Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintahan akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur setelah ibu kota baru tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028.

"Presiden menyampaikan bahwa pemindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah IKN dapat menjalankan peran sebagai ibu kota politik. Ini berarti akan ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana," kata Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pernyataan tersebut diberikan oleh Hasan sebagai tanggapan terkait pertanyaan mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan mulai berkantor di IKN.

Baca juga: Ketua DPR di Hari HAM Sedunia: Harap Pemerintah Bisa Beri Langkah Konkret

Hasan menambahkan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Jika tidak ada hambatan, ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah dapat berfungsi sebagai ibu kota politik.

Saat ini, pemerintah melalui Otorita IKN terus melaksanakan pembangunan di IKN.

Otorita IKN juga menginformasikan bahwa salah satu proyek pembangunan yang sedang berlangsung adalah pembangunan gedung-gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur, yang saat ini sedang dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).