Sebelumnya, pada Kamis, 5 Desember 2024, Wakil Menteri Agama RI Romo R Muhammad Syafi’i menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji 2025 dirancang lebih rasional dan efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan.

"Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan," ujar Romo Syafi’i dalam keterangannya di Jakarta.

Baca Juga: Fakta-fakta Menag Soal Kasus Gus Miftah

Saat ini, keputusan final mengenai biaya haji masih belum ditetapkan. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, pada Rabu, 4 November , meminta Kementerian Agama untuk segera mengusulkan besaran biaya haji agar dapat dibahas bersama-sama. Setelah pembahasan itu selesai, akan ditentukan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Di sisi lain, Romo menambahkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan perhatian besar terhadap kebutuhan calon jamaah haji, termasuk melalui rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Menurutnya, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jamaah haji asal Indonesia.