"Masyarakat internasional sedang mengamati dengan saksama, menilai bahwa insiden darurat militer tersebut menyingkap kelemahan di dalam masyarakat Korea Selatan... dan bahwa kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa segera berakhir," tambah laporan tersebut.

Sebelum pemberitaan ini, Korut sebelumnya diam terkait krisis politik yang dipicu oleh tindakan Yoon.

Baca Juga: Siapa Perang! Korut Klaim 1,4 Juta Anak Mudanya Gabung Militer

Sejak insiden tersebut, Yoon dilarang bepergian ke luar negeri dan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pemberontakan dan pengkhianatan.

Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun secara resmi ditangkap pada Selasa, 10 Desember setelah sempat ditahan pada Minggu, 8 Desember 2024. Kim dituduh melakukan pengkhianatan dan sejumlah pelanggaran hukum lainnya, termasuk merencanakan perang dengan Korea Utara untuk melegitimasi penerapan status darurat militer.

Pada Rabu pagi, polisi juga menangkap Komisaris Polisi Nasional Cho Ji-ho dan Kepala Kepolisian Seoul Kim Bong-sik terkait penyelidikan atas pernyataan darurat militer tersebut.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menolak penggulingan Yoon melalui pemungutan suara di parlemen, sementara Partai Demokrat oposisi utama berencana mengajukan mosi baru untuk memakzulkan presiden pada Rabu.