Presiden Biden Diminta Cabut Sanksi Terhadap Suriah

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden diminta mempertimbangkan pencabutan bertahap sanksi terhadap Suriah setelah rezim Presiden Bashar Al Assad resmi tumbang. Permintaan ini disampaikan oleh dua anggota DPR AS, Joe Wilson dan Brendan Boyle, dalam surat mereka kepada Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada Rabu, 12 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, kedua anggota DPR itu mengusulkan agar AS mengubah pendekatan terhadap sanksi yang dikenakan pada Suriah. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan pengecualian sanksi yang terkait dengan rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan investasi asing.

Baca juga: APT. Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Samai Rekor Jungkook di Billboard

Menurut mereka, pencabutan sanksi ini dapat meningkatkan citra AS di mata masyarakat Suriah. Selain itu, langkah ini diyakini akan "membantu menyingkirkan kelompok-kelompok teroris" dengan memberikan akses ekonomi dan keuangan kepada warga Suriah.

Wilson dan Boyle menilai kejatuhan rezim Assad memberikan peluang besar bagi stabilisasi dan rekonstruksi Suriah. Hal ini termasuk investasi internasional, pemulihan kemanusiaan, reintegrasi global, dan perlindungan kepentingan keamanan AS.

Namun, mereka mengingatkan bahwa langkah ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan rezim Assad dan kelompok teroris tidak memiliki akses ke aset atau sistem keuangan internasional.

Mereka juga menyebut bahwa kebijakan ini dapat mendorong pemerintah transisi di Suriah untuk mematuhi norma-norma internasional.

Bashar Al Assad, yang telah memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, diketahui melarikan diri ke Rusia setelah kelompok pemberontak berhasil merebut Damaskus pada Minggu pagi. Kejatuhan Assad sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Partai Baath yang telah berlangsung lebih dari lima dekade.

Rekonstruksi Suriah diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut PBB, biaya rekonstruksi negara tersebut setelah 13 tahun konflik mencapai sekitar 1 triliun dolar AS (sekitar Rp16.000 triliun).

Laporan Bank Dunia pada 2019 juga menegaskan bahwa keberhasilan rekonstruksi Suriah memerlukan dukungan yang signifikan dari komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik politik yang melanda negara tersebut secara komprehensif.

(Sumber: Antara)