Ntvnews.id, Jakarta - Munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) mengundang keprihatinan banyak kalangan. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI seharusnya jauh dari tarik menarik kepentingan politik.

“Organisasi kemanusian harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Maka munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh PMI menjadi keprihatinan bersama,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasihin, Jumat, 13 Desember 2024.

Dia mengatakan, dualisme kepemimpinan di tubuh PMI seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi genyelenggaraan dua musyawarah nasional (munas) yang memunculkan nama Jusuf Kalla dan Agung Laksono sebagai ketua umum PMI kental kepentingan politik praksis.

Baca Juga: Bahlil Ogah Komentar soal Dualisme PMI Antara 2 Politisi Senior Golkar

“PMI jelas lembaga kemanusiaan bukan entitas politik, tetapi faktanya terjadi benturan kepentingan dari penggiatnya sehingga ada dua munas, dua ketua umum yang mengklaim sama-sama sah,” katanya. 

Zainul menegaskan urusan kemanusiaan harusnya berada di atas kepentingan kekuasaan maupun kepentingan bisnis. Menurutnya semua pihak harusnya menempatkan PMI di atas kepentingan politik maupun bisnis. 

“Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur kalau di atas politik adalah kemanusiaan. Semua pihak harus merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” katanya.