Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia tidak akan terburu-buru mengakui pemerintahan baru Suriah setelah rezim Bashar Al Assad berakhir pada 8 Desember lalu. Sikap ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat.

"Indonesia tidak akan terjebak hanya untuk tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah), karena untuk masyarakat internasional, yang terpenting adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal," ujar Rolliansyah di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Baca Juga: Penjarahan, Kurangnya Staf dan Obat Ganggu Layanan Kesehatan di Suriah

Menurut pria yang karib disapa Roy ini, Indonesia akan memantau dengan cermat perkembangan di Suriah, termasuk proses transisi yang sedang berlangsung di bawah pemerintahan baru yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam.

Indonesia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan di Suriah dapat menyusun peta jalan bersama untuk memulihkan dan memajukan negara tersebut. "Pemerintahan baru yang inklusif sangat penting demi kemakmuran rakyat Suriah," tambahnya.

Baca Juga: 37 WNI dari Suriah Tiba di Jakarta

Selain itu, Roy mengingatkan bahwa pemerintahan baru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya belum dilaksanakan oleh rezim Assad.