Ntvnews.id, Jakarta - Pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diharapkan kembali bersatu. Hal ini demi terjaganya stabilitas perekonomian bangsa.

"Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai lembaga institusi pendidikan tinggi turut mencermati persoalan yang menimpa Kadin Indonesia terkait dua kepemimpinan. Focus group discussion ini memberikan kajian ilmiah yang objektif yang akan kami sampaikan ke pemerintah, Kadin dan kepada Presiden," ujar akademisi Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan, dalam di sela FGD 'Quo Vadis Kadin Indonesia' di Auditorium Graha William Soerjadjaja, UKI, Jakarta Timur, dikutip Rabu, 18 Desember 2024.

Menurut Hulman, Kadin sebagai satu-satunya organisasi para pengusaha sebagai wadah tunggal yang tidak hanya bersifat sebagai lembaga swasta, tetapi merupakan lembaga negara dalam arti luas.

"Anggaran dasarnya pun disahkan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Kadin sebagai lembaga negara dalam arti luas sebagai lembaga publik sudah dinyatakan putusan MK tahun 2005," kata dia.

Pemerintah, lanjutnya, harus melakukan intervensi dan memfasiltasi secara netral atau objektif, serta tidak memihak kepada siapa pun dalam perkara Kadin.

"Hindari kepentingan politik untuk mencari solusi persoalan dialami Kadin," ucap Hulman.

Hakim Mahkamah Konstitusi RI periode 2003- 2008, Maruarar Siahaan menjelaskan sejarah pembentukan negara adalah negara kesejahteraan. Yakni, negara ikut serta mensejahterakan rakyat. Kadin, kata dia menjalankan fungsi sebagai mitra strategis pemerintah demi membawa kemajuan bangsa.