Dituding Tak Dukung Calon PDIP di Pilkada, Anggota DPR Dilaporkan ke DPP

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kolaka resmi melaporkan kader partainya yang juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), AS ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan ketidakpatuhan AS terhadap keputusan partai serta menindaklanjuti aksi demonstrasi dari simpatisan PDI-Perjuangan Kolaka, Rabu, 18 Desember 2024.

AS ditengarai tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka, Muhammad Jayadin dan Deni Germanto (JADI) yang diusung secara resmi oleh DPC PDIP Kabupaten Kolaka pada Pilkada 2024 lalu.

Ketua DPC PDIP Kolaka, Suasana Mangudu menyatakan di tubuh partai ada aturan dan mekanisme, sesuai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa akan memberi sanksi kepada kader yang tidak tegak lurus pada garis politik partai. Hal ini ia sampaikan saat menerima masa para demonstran pada 2 Desember 2024 lalu di Kantor DPC PDI Perjuangan Kolaka.

"Sesuai instruksi Ketum Ibu Megawati bahwa yang tidak tegak lurus akan diberi sanksi," ujar Suasana, Jumat, 20 Desember 2024.

Ia mengatakan, dalam menyikap aspirasi dari masyarakat dan simpatisan PDIP tersebut, pada tanggal 5 Desember 2024 DPC PDIP membuat laporan atas dugaan pengkhianatan kader PDIP dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, dengan melampirkan bukti-bukti yang ada.

"Berdasarkan hasil temuan ini kemungkinan besar terdapat ketidaksesuaian antara sikap politik AS dan Agil Siraj Ahmad serta dua orang staf ahli AS di DPR RI dengan kebijakan partai yang seharusnya mendukung pasangan JADI. Hal ini dapat berpotensi merugikan soliditas partai dan loyalitas pemilih PDIP, khususnya di Kabupaten Kolaka," papar dia.

Berdasarkan hasil analisis perolehan suara pada pilkada lalu, kata dia, ditemukan korelasi yang sangat kuat antara suara AS dengan calon bupati dan wakil bupati lain yakni pasangan BERAMAL, sehingga diduga suara AS lebih cenderung menguntungkan pasangan BERAMAL dibandingkan pasangan JADI yang diusung oleh PDIP.

Korelasi suara AS dengan pasangan JADI, lanjut dia, menunjukkan hubungan yang sedang, namun masih terdapat jarak yang signifikan antara suara AS di Pileg dengan pasangan JADI. Temuan lain berupa bukti- bukti dukungan dan komunikasi politik yang terjalin antara AS dan anak dari Agil Siraj Ahmad yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, bersama tim BERAMAL.

“Terlihat dari foto pertemuan yang mengindikasikan adanya dukungan yang mengarah pada penguatan posisi BERAMAL di pilkada Kolaka, bukti lain juga berupa dukungan dua staf ahli AS di DPR RI yang juga merupakan kader PDIP sedang memberikan keterangan yang bersama konsultan pemenangan pasangan BERAMAL dalam pelaksanaan real count setelah proses pemungutan suara,” jelasnya.

“Sebagai kader partai, semestinya mereka mendukung penuh pasangan yang telah diputuskan oleh partai. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi dukungan terhadap pasangan lain,” jelas dia.

Di sisi lain, DPP PDIP juga belum mengeluarkan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil atas laporan tersebut.

Diketahui, DPP PDIP mengumumkan daftar 27 kader mereka yang dipecat selama periode Pilpres dan Pilkada Serentak 2024. Nama-nama itu dipecat dengan alasan beragam. Namun, mereka umumnya dipecat karena tak mendukung calon yang telah diusung partai, atau maju dari partai lain.