Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima sebagai mitra kerja yang paling banyak diadukan, dengan jumlah 60 dan 23 aduan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaduan terhadap kedua institusi tersebut mayoritas menyangkut penanganan perkara dan profesionalitas pelayanan publik. Untuk Polri, aduan tambahan melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota.

Baca Juga: Soal Cakada Dipilih DPRD, Bahlil: Ini Negara demokrasi dan Kita Cari Formulasi yang Tepat

Menurut Habiburokhman, banyaknya aduan yang diterima menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Komisi III DPR RI. Ia menegaskan bahwa seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah diteruskan kepada mitra kerja dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Komisi III pada periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya melakukan RDP maupun RDPU dengan 11 pihak," jelasnya.

"Dan telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkas Habiburokhman.