“Komisi II DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang, kami memiliki data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB ada lebih kurang 1,7 juta honorer yang masuk database di BKN, dan database ini sudah ditutup,” ungkap Rifqinizamy.

Baca Juga: Dianggap Provokasi Penolakan PPN 12%, Rieke PDIP Dilaporkan ke MKD DPR

“Dari 1,7 honorer yang masuk di BKN itu baru 1,3 juta honorer yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun 2024 yang lalu dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI meminta pemerintah agar tenaga honorer yang tidak lulus tetap dijadikan PPPK paruh waktu.

Sementara itu, klaster terakhir mencatat 60 pengaduan di bidang otonomi daerah, yang terkait dengan permohonan dan usulan pembentukan daerah otonomi baru, baik kabupaten, kota, maupun provinsi di Indonesia.