"Dan, untuk lebih jelasnya, hukuman mati ini tidak dapat diterapkan terhadap perilaku yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Dalam laporannya, kantor HAM PBB menyebutkan bahwa sebagian besar eksekusi mati yang dilakukan tahun lalu berkaitan dengan kasus narkoba, meskipun juga disebutkan bahwa "para pembangkang dan mereka yang terlibat dalam protes tahun 2022 juga dieksekusi mati."

Baca Juga: Dituntut Hukuman Mati oleh JPU, Ayah Yudha Arfandi Ngamuk: Lebay Itu Jaksa!

"Ada juga peningkatan jumlah wanita yang dieksekusi mati," tambah laporan tersebut.

Turk juga mendesak pihak berwenang di Iran untuk segera menghentikan semua eksekusi mati, serta menerapkan moratorium dengan tujuan jangka panjang untuk menghapuskan hukuman mati.

Menurut kelompok HAM Amnesty International, Iran mencatatkan jumlah eksekusi mati tertinggi setelah China. Namun, mereka menegaskan bahwa tidak ada data yang pasti mengenai jumlah pasti eksekusi tersebut.

Aktivis HAM semakin khawatir dengan meningkatnya jumlah hukuman mati yang dilakukan di Iran. Mereka menuduh pemerintah di bawah Ayatollah Ali Khamenei menggunakan hukuman mati sebagai cara untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat, terutama setelah protes besar-besaran yang berlangsung nasional pada 2022 hingga 2023.