Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu 5 Febuari menolak usulan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan untuk menguasai Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana.

Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade," tegas Abbas dalam sebuah pernyataannya, Kamis 6e Febuari 2025.

Baca Juga: Trump Tak Kasih Jaminan Gencatan Senjata Gaza Bisa Bertahan Lebih Lama

"Usulan seperti itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina." katanya melanjutkan. 

Dalam konferensi pers bersama pemimpin Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa malam, Trump menyatakan bahwa AS akan "mengambil alih" Gaza setelah memindahkan warga Palestina yang ada di sana.

Dia mengklaim dapat mengubah wilayah Jalur Gaza yang hancur akibat serangan Israel menjadi "Riviera Timur Tengah."

Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza "merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Palestina," bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Baca Juga: Trump Kekeuh Serukan Kanada untuk Jadi Negara Bagian AS

"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan," ujarnya.

"Tidak ada pihak yang berhak memutuskan masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang merupakan perwakilan resmi dan sah bagi rakyat Palestina." tambahnya. 

Abbas meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.

Pada 25 Januari, Trump memicu kemarahan dengan mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir. Namun, usulan tersebut ditentang keras oleh kedua negara tetangga Palestina tersebut.

Baca Juga: Trump: AS Siap Ambil Alih Jalur Gaza

Dalam pertemuan di Kairo pada Sabtu, para menteri luar negeri dari enam negara Arab dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan menyerukan penerapan kembali solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Usulan Trump muncul setelah gencatan senjata yang menghentikan sementara perang genosida Israel di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari.

Sejak Oktober 2023, agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnyadi Gaza.

(Sumber: Antara)