Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua Ricuh, Istana Buka Suara

Ntvnews.id, Jakarta - Aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua yang berujung ricuh mendapat tanggapan dari pemerintah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, namun tidak boleh sampai menghalangi hak orang lain yang ingin menerima manfaat dari program ini.

“Jika ada yang menolak program MBG, itu hak mereka. Tapi jangan sampai menghalangi saudara-saudara yang membutuhkan makan bergizi gratis. Kalau ada yang merasa tidak perlu, mereka bisa menyampaikan bahwa mereka tidak ingin menerima, itu tidak masalah,” kata Hasan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Baca Juga: Presiden Sebut Program MBG Berperan Penting dalam Meningkatkan Ekonomi Desa

Menurutnya, demonstrasi yang bertujuan untuk membatalkan program MBG justru merugikan masyarakat lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak sampai menimbulkan konflik dan merugikan hak-hak pihak lain.

Selain itu, Hasan juga menanggapi pertanyaan mengenai penggunaan gas air mata dalam aksi demonstrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa seharusnya dilakukan secara damai dan tidak boleh berujung pada tindakan kekerasan.

Baca Juga: BGN Kena Efisiensi Rp200,2 Miliar, MBG Dipastikan Aman

“Silakan berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, tetapi jangan sampai ada tindakan kekerasan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan akses pangan bergizi.