AS Wacanakan Pakai UU Terorisme untu Usut Demo Pro Palestina

Ntvnews.id, Washington DC - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang terorisme dalam aksi protes terkait perang Gaza di Universitas Columbia. Kampus ini sebelumnya dikenal sebagai pusat aktivisme anti-Israel di AS tahun lalu.

Dilansir dari Reuters, Senin, 17 Maret 2025, Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche menyatakan bahwa penyelidikan ini merupakan bagian dari "misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini."

Blanche menggambarkan langkah ini sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan sejak lama. Namun, kebijakan ini langsung menuai kritik dari para pendukung hak-hak sipil.

Mereka berpendapat bahwa hak para demonstran dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara. Pengumuman ini menambah daftar kebijakan pemerintahan Trump yang memperketat pengawasan terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina serta universitas yang dianggapnya membiarkan antisemitisme berkembang di lingkungan kampus.

Baca Juga: Bakal Tampil di Musexpo Amerika, D'Masiv Siap Mejeng di Pasar Global

Pemerintahan Trump telah mengajukan tuntutan kepada Universitas Columbia agar melakukan berbagai perubahan kebijakan sebagai syarat untuk memulai kembali diskusi terkait pemulihan dana federal senilai 400 juta dolar AS yang dibekukan pekan lalu. Langkah ini bertepatan dengan penggeledahan dua kamar asrama oleh agen federal di kampus Columbia di New York.

Penggeledahan itu dilakukan setelah Mahmoud Khalil, seorang pemimpin aksi protes pro-Palestina di Columbia tahun lalu, ditahan oleh agen imigrasi. Saat ini, AS berupaya mendeportasi Khalil, meskipun proses tersebut masih tertahan di pengadilan federal.

Pada awal pekan ini, Departemen Pendidikan AS juga mengumumkan penyelidikan terhadap 60 sekolah atas dugaan toleransi terhadap lingkungan yang tidak bersahabat bagi komunitas Yahudi. Selain itu, mereka tengah meneliti dugaan bahwa 45 universitas menerapkan program keberagaman yang didasarkan pada ras, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Hak Sipil 1964.

Aksi protes mahasiswa yang memicu intervensi pemerintah federal ini bermula setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023, yang kemudian disusul oleh serangan balik Israel terhadap Gaza dengan dukungan AS. Serangan tersebut menyebabkan lebih dari 48 ribu warga Gaza kehilangan nyawa.

Para demonstran menuntut universitas agar menarik investasi dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel serta meminta AS menghentikan bantuan militer kepada Israel.

Pemerintahan Trump menuduh Universitas Columbia gagal menangani aksi protes ini secara memadai, termasuk pendirian perkemahan di kampus selama berminggu-minggu dan pendudukan sementara sebuah gedung universitas oleh para aktivis.

Baca Juga: D'Masiv Deg-degan Siap Unjuk Gigi di MUSEXPO 2025 Amerika

Menanggapi tuduhan tersebut, Columbia University menyatakan telah berupaya memerangi antisemitisme, sekaligus membantah tuduhan bahwa mereka membiarkan pemerintah membatasi kebebasan akademik di kampus.

Brian Hauss, pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, menilai penyelidikan Departemen Kehakiman salah arah.

"Amandemen Pertama tidak boleh digunakan untuk menyamakan antara pro-Palestina dan pro-Hamas," ujarnya dalam sebuah konferensi pers.

Sementara itu, Presiden Sementara Columbia University, Katrina Armstrong, menyatakan bahwa penggeledahan asrama dilakukan oleh agen Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan surat perintah resmi dari hakim federal. Ia menegaskan bahwa tidak ada penahanan, tidak ada barang yang disita, dan tidak ada tindakan lanjutan dari pihak berwenang.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari investigasi apakah Universitas Columbia telah memberikan tempat tinggal bagi imigran ilegal di kampusnya. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa agen imigrasi federal kerap terlihat di sekitar asrama dan kompleks perumahan mahasiswa di Manhattan.

Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Columbia pada Kamis lalu, pemerintahan Trump mengajukan beberapa tuntutan, termasuk menetapkan definisi resmi tentang antisemitisme, melarang penggunaan topeng dalam aksi protes yang bertujuan menyembunyikan identitas atau menakut-nakuti orang lain, serta menempatkan Departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah pengawasan akademik yang berbeda dari fakultas saat ini.

Surat tersebut juga meminta Columbia mereformasi kebijakan penerimaan dan perekrutan mahasiswa internasional agar sesuai dengan hukum federal, meskipun tidak dijelaskan secara rinci langkah yang harus diambil universitas. Columbia menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka sedang meninjau isi surat tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus menjalankan misi kami, mendukung mahasiswa, serta mengatasi segala bentuk diskriminasi dan kebencian di kampus," kata pihak universitas dalam pernyataannya.

Sebagai respons terhadap protes di kampus, Columbia telah menjatuhkan sanksi berupa skorsing, pengusiran, dan pencabutan gelar terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pendudukan gedung pada musim semi lalu. Namun, universitas tidak mengungkapkan identitas atau jumlah mahasiswa yang dikenai sanksi tersebut.

Pada Jumat , 14 Maret 2025, ratusan pendukung Khalil menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama Columbia. Seorang mahasiswa pascasarjana bernama Demetri menyatakan bahwa situasi di kampus saat ini sangat menyedihkan.

"Pemerintah federal tidak seharusnya mendikte apa dan siapa yang boleh diajarkan di universitas, serta siapa yang dapat atau tidak dapat diterima sebagai mahasiswa," ujarnya.