Pemerintah RI Cegah Penyelundupan BBM Subsidi ke Timor Leste

Ntvnews.id, Jakarta - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan terhadap setiap kendaraan truk yang melakukan eksportasi melalui PLBN Motaain. Ini dilakukan guna mencegah terjadinya praktik penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil guna menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat.

"Utamanya pasca temuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang," ujar Nurdin, Senin, 17 Maret 2025.

Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia.

"Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain," kata Rika.

Rika memastikan, yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.

"Pada pemeriksaan mendalam, jajaran kami menemukan adanya truk yang membawa jerigen berisi bahan bakar berlebih disembunyikan dan tindak menjadi bagian manifest barang ekspor," kata dia.

"Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan," imbuh Rika.

Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya. Peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.

"Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara," tutur Rika.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono menegaskan bahwa segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal.

"Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum," ujarnya.

"Tugas kami adalah mencegah lebih awal, memitigasi atas kemungkinan penyelundupan BBM melalui PLBN, kami menginstruksikan agar administrator PLBN Motaain sinergis dengan Bea dan Cukai untuk mengawasi secara ketat setiap kendaraan ekspor yang melintas," imbuhnya.

PLBN Motaain optimis upaya peningkatan pengawasan ini dapat mencegah terjadinya penyelundupan BBM bersubsidi maupun barang ilegal lainnya di lintas batas, sekaligus dapat memperkuat kedaulatan dan pengelolaan perbatasan yang lebih aman serta tertib.

Dengan sinergi yang semakin erat antar instansi, BNPP dengan Bea dan Cukai, dinilai merupakan upaya konkret dalam menjalankan Asta Cita ke-7 Presiden RI Prabowo, yaitu memperkuat negara dengan mencegah penyelundupan. Perbatasan negara menjadi pintu screening akhir, benteng terakhir untuk mencegah kekayaan alam dan energi Indonesia dicuri atau diambil secara tidak sah.