Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. (Antara)
Ntvnews.id
"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump," ungkap Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa, 22 April 2025.
Menurut Haedar, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menghormati perbedaan cara dalam membela warga Palestina.
"Muhammadiyah memahami (rencana) evakuasi 1.000 orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina," ucapnya.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Palestina Hanya untuk Bantuan Kemanusiaan, Bukan Relokasi
Meski begitu, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang melalui jalur diplomasi dan politik tetap harus menjadi fokus utama.
"Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti (menlu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama," ujarnya.
Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah telah lama menunjukkan kepedulian terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi kemanusiaan, seperti mengirimkan dokter ke Gaza, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, hingga membangun madrasah untuk anak-anak pengungsi di Beirut.
"Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya," katanya.
Ia menyampaikan bahwa solidaritas antar kelompok pro-Palestina perlu dijaga, dan setiap perbedaan pandangan sebaiknya disikapi lewat dialog yang sehat.
"Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita," tutur Haedar.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah serta semua pihak dalam mendukung Palestina.
Meski begitu, ia berharap langkah-langkah tersebut tetap dilandasi semangat kemanusiaan dan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.
Baca juga: Indonesia Menyuarakan Protes Keras atas Usulan Relokasi Warga Palestina dari Gaza
"Langkah-langkah politik tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan semangat politik bebas aktif dan proaktif untuk mencari solusi," kata dia.
Ia menyatakan bahwa Indonesia siap melaksanakan rencana tersebut setelah memperoleh "lampu hijau" dari semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara pendukung Palestina di Gaza.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Presiden Prabowo disaaat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum pergi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu, 9 April 2025 dini hari. (Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
