Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah besar dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama tujuh mitra strategis, Selasa 24 Juni 2025, di Gedung BPOM, Jakarta.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari komitmen BPOM dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agenda pembangunan nasional yang menekankan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui akses obat dan makanan yang aman serta bermutu.
Baca Juga: BPOM Tindak 15 OBA Mengandung BKO yang Berisiko Rusak Ginjal-Jantung
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa kolaborasi ini akan mempercepat sinergi dan integrasi dalam pengawasan yang lebih efisien dan responsif.
BPOM menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama tujuh mitra strategis, Selasa 24 Juni 2025, di Gedung BPOM, Jakarta. (Dok.Ntvnews.id/Alber Laia)
“Apa yang mau kita capai dari MoU seperti ini tentu punya keterkaitan langsung dengan BPOM. Contoh paling konkret adalah kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa segera berpacu lari kencang untuk mencapai tujuan itu,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.
Dalam penandatanganan MoU tersebut, BPOM menggandeng tujuh pihak yang memiliki pengaruh kuat di berbagai lapisan masyarakat:
1. BPJS Kesehatan, lembaga vital dalam pelayanan kesehatan nasional
2. APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)
3. APIMSA (Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Makanan dan Suplemen Indonesia)
4. PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam)
5. DWP (Dharma Wanita Persatuan)
6. BIG Indonesia (Badan Informasi Geospasial)
7. Ormas Salimah (Persaudaraan Muslimah)
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya sebatas simbolik, namun benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperluas edukasi publik, memperketat pengawasan distribusi, serta meningkatkan efektivitas intervensi terhadap produk-produk berisiko.