Jakarta Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis Buat Warga Miskin

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana meluncurkan program sekolah swasta gratis sebagai solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 

Program ini akan diuji coba dalam waktu dekat, terutama di wilayah-wilayah yang kekurangan sekolah negeri dan memiliki banyak penduduk dari kalangan menengah ke bawah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi semua lapisan masyarakat.

“Untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam dan kami segera akan melakukan percontohan di sekolah swasta di daerah-daerah, yang memang membutuhkan, terutama bagi warga yang tidak mampu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat, 2 Maret 2025.

Meskipun belum ada tanggal pasti, Pramono memastikan bahwa detail pelaksanaan program ini akan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat. 

Pramono Anung (ntvnews.id/ Adiansyah)

Uji coba ini menjadi bagian dari langkah awal untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan gratis di sektor swasta.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyampaikan bahwa sebanyak 40 sekolah swasta telah disiapkan untuk mengikuti tahap awal program ini. 

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ujar Ima.

Program ini merupakan bagian dari 40 program prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Tujuannya jelas: mewujudkan pendidikan 12 tahun yang merata dan dapat diakses oleh seluruh anak Jakarta, tanpa terkecuali.

Dengan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 yang akan berlangsung antara 20 Mei hingga 5 Juni, kehadiran sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sekolah negeri serta memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini juga akan disinergikan dengan skema bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan kondisi keuangan daerah.