Prasetyo Hadi (NTVnew.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto untuk saat ini belum akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Perampasan Aset. Meski begitu, ia memastikan bahwa Presiden telah membicarakan isu ini bersama para ketua umum partai politik.
"Untuk sementara ini belum (ada Perppu). Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa beliau sangat concern terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset ini," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 9 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa perhatian tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi.
Lebih jauh, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR terkait pembahasan RUU tersebut, termasuk juga dengan para pimpinan partai politik.
Baca Juga: Bahas RUU Perampasan Aset, DPR Tunggu Sinyal dari Prabowo
"Tapi kalau pernyataan apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai, dan ini bukan belum diskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga menteri," tutur Prasetyo.
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Ia bahkan menyampaikan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Saudara-saudara dalam rangka pemberantasan korupsi saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung," ucap Prabowo.
"Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh. Setuju? bagaimana, kita teruskan perlawanan terhadap koruptor," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
