Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, alih-alih hanya memberikan koreksi, KPAI seharusnya turut serta dalam mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan anak dan remaja di daerah.
“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025, usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas realokasi anggaran Pemprov Jabar.
Pernyataan itu disampaikan Dedi sebagai respons atas temuan KPAI bahwa pemilihan siswa peserta program tersebut tidak melalui asesmen psikolog profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling (BK). KPAI juga mencatat bahwa 6,7 persen siswa peserta bahkan tidak mengetahui alasan mereka diikutsertakan dalam program.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tiba-tiba Datangi KPK, Bahas Rp5 Triliun
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” ujarnya.
Ia menyarankan agar KPAI merancang program konkret untuk menangani ribuan siswa bermasalah di wilayah Jawa Barat agar bisa mendapatkan bimbingan yang memadai. Dedi menilai bahwa jika KPAI hanya fokus pada hal-hal teknis seperti kondisi tempat tidur peserta, maka persoalan mendasar tidak akan terselesaikan.
“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” katanya.
Dedi juga menyampaikan bahwa dampak positif program tersebut bisa dilihat dari perubahan sikap para peserta setelah menjalani pelatihan. Ia mencontohkan 39 siswa yang telah menyelesaikan program dan menunjukkan peningkatan disiplin serta empati.
Baca Juga: KPAI Desak Dedi Mulyadi Setop Kirim Anak ke Barak Militer, Ini Penyebabnya
“KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pada Selasa, 20 Mei 2025, sebanyak 273 siswa akan menyelesaikan program yang digelar di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Ke depan, Pemprov Jabar berencana membina sekitar 15.000 hingga 20.000 siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan ini sebagai bagian dari strategi penanganan permasalahan sosial di kalangan remaja.
(Sumber: Antara)