PCO Sebut Pemerintah Sasar Preman Bukan Ormas

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menyasar organisasi kemasyarakatan (ormas) secara menyeluruh dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Fokus pemerintah, jelasnya, tertuju pada praktik premanisme yang dianggap meresahkan dan mengganggu kenyamanan para investor.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025. Ia menanggapi munculnya pemberitaan dan opini publik yang menyamaratakan seluruh ormas sebagai pihak bermasalah.

“Ormas itu ada banyak, kalau kalian bergabung di Persatuan Wartawan Indonesia, itu ormas. Kalau kalian bergabung di Aliansi Jurnalis Independen, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas," katanya.

Baca Juga: Viral Stair Lift di Borobudur Buat Presiden Prancis, Ini Respons Hasan Nasbi

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar pemerintah mengambil langkah konkret terhadap praktik premanisme yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun jaringan yang terorganisir.

Ia menyebutkan bahwa premanisme inilah yang menjadi hambatan utama dalam menarik minat investasi karena menimbulkan biaya-biaya tambahan yang tidak diperlukan bagi para pelaku usaha.

“Banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” ujarnya.

Baca Juga: Hasan Nasbi: Vaksin TBC Sudah Aman, Uji Klinis Menentukan Efektivitas Penyembuhan

Hasan juga menambahkan bahwa Presiden telah memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan kajian dan tindakan tegas guna mengatasi persoalan tersebut.

Dalam keterangannya, Hasan kembali menegaskan pentingnya membedakan antara organisasi kemasyarakatan yang sah dan tindakan premanisme yang bersifat mengganggu.

“Jadi, kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” katanya.