Pemerintah Batal Beri Diskon Listrik 50 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pemberian diskon tarif listrik kepada sebanyak 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA ke bawah.

Informasi mengenai pembatalan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama pembatalan adalah keterlambatan dalam proses penganggaran. Pemerintah awalnya menargetkan pemberian diskon pada bulan Juni dan Juli 2025. Namun, karena proses penganggaran untuk program ini tidak dapat dilakukan dengan cepat, maka rencana itu dibatalkan.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," ujarnya.

Baca Juga: Muzani Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Megawati di Peringatan Harlah Pancasila

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan pemaparan terkait kebijakan lima insentif pemerintah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025), untuk menjaga daya beli masyarakat. (ANTARA/Andi Firdaus)

Diganti Subsidi Upah

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut batalnya subsidi Listrik diganti dengan bantuan subsidi upah sebagaimana pernah dijalankan saat pandemi Covid-19.

"Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsisidi upah, jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," ungkapnya.

"Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah, pernah dilakukan pada masa Covid-19. Waktu itu data BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sekarang karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap. Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan untuk (mengalokasikan) bantuan subsidi upah." sambunngnya.

Baca Juga: Prabowo: Jangan Anggap Negara Bisa Ditipu, Kita Akan Bertindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

Sebelumnya, pengumuman terkait rencana bantuan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Salah satu bentuk bantuan yang sempat dirancang adalah potongan 50 persen tarif listrik dari harga normal. Diskon ini direncanakan berlaku untuk tagihan listrik pada bulan Juni dan Juli.

Namun demikian, insentif ini tidak ditujukan bagi seluruh pelanggan PLN. Diskon hanya diperuntukkan bagi pelanggan dengan daya listrik maksimal 1.300 VA, yang jumlahnya mencapai sekitar 79,3 juta rumah tangga.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujar Airlangga dalam pernyataan resminya, Sabtu, 24 Mei 2025.