Elon Musk (Istimewa)
Ntvnews.id, Amerika Serikat - Hubungan antara Elon Musk dan Presiden Donald Trump mengalami keretakan serius setelah pendiri Tesla dan SpaceX itu secara terbuka mengkritik rancangan undang-undang (RUU) pajak dan belanja pemerintahan yang menjadi andalan masa jabatan kedua Trump.
Dalam pernyataannya di platform X, Musk menyebut RUU tersebut sebagai "kebijakan menjijikkan yang dipenuhi pemborosan" dan memperingatkan dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat.
"Memalukan bagi siapa pun yang memilih mendukungnya," tulis Musk dalam unggahannya, mengacu pada RUU besar-besaran yang telah disahkan DPR AS bulan lalu dan dirancang untuk memberikan pemotongan pajak senilai triliunan dolar, menaikkan belanja pertahanan, serta memperluas batas utang pemerintah.
Dilansir dari BBC, Rabu, 4 Juni 2025, RUU yang oleh Trump dijuluki sebagai “big beautiful bill” itu diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar sekitar US$600 miliar pada tahun fiskal mendatang.
Dalam serangkaian unggahan, Musk mengkritik keras isi RUU tersebut. "RUU boros penuh ‘pork’ ini akan meningkatkan defisit anggaran kita yang sudah luar biasa menjadi US$2,5 triliun (!!!) dan membebani warga Amerika dengan utang yang tidak berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Elon Musk Cabut dari Pemerintahan Trump
Dalam politik AS, istilah “pork” merujuk pada alokasi dana untuk proyek-proyek lokal yang dianggap memboroskan anggaran negara.
Musk, yang sebelumnya sempat bekerja untuk pemerintahan Trump selama 129 hari melalui tim efisiensi anggaran bernama Doge, mengundurkan diri pada 31 Mei lalu. Ini merupakan pernyataan publik pertamanya yang menentang Trump setelah sebelumnya hanya menyebut RUU tersebut “mengecewakan”.
Presiden Trump sendiri menanggapi pernyataan Musk dengan mengatakan bahwa “Elon akan selalu bersama kami, membantu dalam segala hal.” Namun pernyataan Musk mencerminkan ketegangan yang lebih luas di tubuh Partai Republik, terutama karena RUU tersebut juga mencabut batasan utang negara hingga US$4 triliun, kebijakan yang ditentang oleh kubu konservatif fiskal.
Senator Rand Paul dari Kentucky, misalnya, menyatakan tidak akan mendukung RUU jika tetap mencantumkan kenaikan batas utang.
"Partai Republik akan menanggung seluruh beban utang begitu mereka menyetujui ini," katanya.
Baca Juga: Mundur dari Pemerintahan Trump, Elon Musk Sempat Frustasi
Trump langsung menanggapi dengan menyebut Paul “tidak paham isi RUU” dan bahwa “warga Kentucky tak tahan dengannya.”
Sementara itu, para pemimpin Partai Republik di Kongres mencoba meredam perpecahan ini. Pemimpin mayoritas Senat John Thune menegaskan bahwa partainya tetap “melaju penuh” dengan agenda yang dikampanyekan. Ketua DPR Mike Johnson bahkan menyebut Musk “salah besar”.
"Ini awal yang penting. Elon keliru menangkap intinya,” katanya, seraya mengungkap bahwa ia sempat berbicara via telepon selama 20 menit dengan Musk mengenai RUU tersebut.
Johnson juga menyayangkan bahwa kritik Musk mungkin dipicu oleh pasal dalam RUU yang menghapus insentif pajak kendaraan listrik, sesuatu yang berpotensi berdampak negatif pada Tesla.
“Saya menyesalkan itu. Saya cukup terkejut dia tetap mengkritik meski kami sudah bicara,” ujar Johnson.
Baca Juga: Sebelum Mundur, Elon Musk Pernah Berselisih dengan Trump
Menurut laporan Axios, ketidaksepakatan Musk juga mencakup penolakan terhadap keinginannya agar sistem pengendali lalu lintas udara FAA dijalankan melalui jaringan satelit Starlink miliknya. Permintaan tersebut ditolak karena kekhawatiran teknologi dan potensi konflik kepentingan.
Meskipun hubungan Musk dan Trump merenggang, beberapa tokoh Demokrat justru menyambut baik kritik dari pengusaha yang sebelumnya mendukung Trump dengan donasi lebih dari US$250 juta pada pemilu tahun lalu.
"Bahkan Elon Musk, sahabat Trump sekaligus bagian dari timnya, mengakui bahwa RUU ini buruk," ujar Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer.
Trump menargetkan agar RUU tersebut disahkan sebelum 4 Juli. Untuk meredakan penolakan dari kelompok konservatif, ia juga mengajukan proposal pemangkasan anggaran senilai US$9,4 miliar, rencana yang dirancang oleh tim Doge. Pemangkasan itu mencakup bantuan luar negeri, pendanaan USAID, dan dukungan bagi media publik seperti NPR dan PBS.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
