Bahlil Duga Pihak Asing Ingin Gagalkan Proyek Hilirisasi Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan kecurigaannya bahwa ada campur tangan pihak asing yang sengaja berupaya memecah belah demi menggagalkan proyek hilirisasi di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia kini tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek hilirisasi yang sedang berjalan.

"Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.

Bahlil menilai bahwa polemik terkait tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sengaja dibesar-besarkan dengan tujuan menghambat proses hilirisasi di tanah air.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Alasan Hentikan Sementara Operasional PT GAG Nikel di Raja Ampat

Ia juga menjelaskan bahwa foto-foto yang beredar di masyarakat yang menunjukkan aktivitas tambang nikel di kawasan pariwisata Raja Ampat, khususnya Pulau Paiynemo, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Lokasi tambang sebenarnya berada di Pulau GAG yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata tersebut.

Kementerian ESDM pun segera melakukan inspeksi langsung di Pulau GAG. Demi menjaga transparansi dan objektivitas, Kementerian ESDM memutuskan menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel.

"Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang," tegas Bahlil.

Baca Juga: Bahlil: Lokasi Tambang Nikel di Pulau GAG Jauh dari Kawasan Wisata Raja Ampat

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, memastikan pemerintah merespons dengan cepat isu terkait tambang nikel di Raja Ampat.

Melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, Teddy menyatakan bahwa Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah melakukan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi persoalan tersebut.

"Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini," ungkap Teddy.

Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian berjalan cepat dan intensif sejak informasi tersebut diterima oleh pemerintah.

(Sumber: Antara)