Ntvnews.id, Bangkok - Pemerintah Thailand untuk sementara menutup dua titik perlintasan perbatasannya dengan Kamboja bagi wisatawan pada Sabtu, 7 Juni 2025, menyusul insiden baku tembak antara militer kedua negara yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.
Dilansir dari AFP, Senin, 9 Juni 2025, ketegangan bersenjata secara sporadis memang telah terjadi antara Thailand dan Kamboja sejak konflik pertama pecah pada tahun 2008, yang sejauh ini telah menyebabkan setidaknya 28 orang meninggal dunia.
Pada Sabtu, militer Thailand mengambil alih kendali penuh atas keputusan pembukaan dan penutupan seluruh perbatasan dengan Kamboja, dengan alasan munculnya "ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional."
Pemerintah Provinsi Chanthaburi, yang berada di wilayah timur Thailand, menyatakan dalam rilis resminya bahwa perlintasan wisatawan di dua pos pemeriksaan permanen antara Thailand dan Kamboja ditangguhkan sementara.
Baca Juga: PM Malaysia Bakal Hubungi PM Thailand Buntut Konflik dengan Kamboja
Meski demikian, jalur perdagangan tetap berjalan normal dan para pekerja migran asal Kamboja masih diizinkan melintasi perbatasan.
Bentrokan terbaru terjadi pada 28 Mei lalu di kawasan Segitiga Zamrud, lokasi pertemuan perbatasan antara Thailand, Kamboja, dan Laos. Dalam insiden tersebut, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas.
Keesokan harinya, militer kedua negara sepakat menurunkan ketegangan. Namun, Kamboja tetap memutuskan mempertahankan kehadiran militernya di lokasi tersebut, walaupun mendapat desakan dari Thailand untuk menarik pasukan.
Baca Juga: Prabowo Nyatakan Dukung Thailand Gabung BRICS
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, menyayangkan keputusan Kamboja yang menolak usulan penarikan pasukan bersenjata. Hal ini ia sampaikan dalam pernyataan resmi pada Sabtu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Senin lalu menyatakan bahwa pemerintahnya berencana membawa sengketa perbatasan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Perlu diketahui, pada tahun 2013, ICJ memutuskan wilayah yang disengketakan menjadi milik Kamboja. Namun, Thailand tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.
Pihak otoritas Thailand menyampaikan bahwa Komite Perbatasan Bersama akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat guna mencari solusi atas permasalahan ini.