Prabowo Perintahkan Langsung Pencabutan IUP di Raja Ampat, Pemerintah Apresiasi Masyarakat dan Pegiat Medsos

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, usai menerima berbagai masukan masyarakat, termasuk dari media sosial.

“Namun demikian kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Juni 2025.

Ia menambahkan, pemerintah melalui sejumlah menteri telah diperintahkan Presiden untuk melakukan investigasi lapangan secara objektif.

Baca Juga: Mulan Jameela Ikut Bereaksi Soal Eksplorasi Nikel di Raja Ampat

“Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait dalam hal ini, Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan dan kepada kami berdua saya selaku mensesneg dan seskab untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan se-objektif mungkin,” ujarnya.

Hasilnya, Presiden memimpin langsung rapat terbatas dan memutuskan pencabutan empat IUP di Raja Ampat.

“Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini dan atas petunjuk Bapak Presiden beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” jelasnya.

Baca Juga: Bahlil Beberkan Alasan Pemerintah Cabut 4 IUP di Raja Ampat

Di akhir pernyataan, Prasetyo mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun waspada dalam menyikapi informasi publik.

“Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya dengan juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, itulah keputusan dari pemerintah, untuk penjelasan teknis akan disampaikan oleh Menteri ESDM,” pungkasnya.