Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, di tengah kunjungan kenegaraannya ke Rusia, secara langsung memimpin rapat terbatas mengenai masalah empat pulau di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
"Lewat konferensi video yang dilakukan saat melakukan lawatan ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas," kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Seskab Teddy juga menerangkan bahwa Presiden Prabowo memimpin rapat tersebut secara konferensi video bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang tengah berada di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Rapat terbatas itu, ujar Teddy, digelar demi membahas masalah empat pulau di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Muzakir Manaf soal 4 Pulau Masuk Provinsi Aceh: Mudah-mudah Sudah Clear
Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki pemerintah, Presiden Prabowo kemudian secara resmi memutuskan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menandatangani "Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang".
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat rapat di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.
Melalui konferensi video, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa Indonesia.
Baca Juga: Bertemu Mualem, Ijeck Minta Warga Aceh dan Sumut Sabar soal 4 Pulau
"Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI saya kira itu selalu jadi pegangan kita, tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian saya kira baik sekali," kata Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga meminta agar penjelasan kepada masyarakat disampaikan secara terbuka dan transparan demi mencegah timbulnya spekulasi.
Keputusan ini menjadi babak baru penyelesaian masalah kewilayahan yang sempat menjadi perdebatan antardua provinsi, sekaligus mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menuntaskan masalah secara damai berdasarkan bukti hukum yang sah.