Dasco Posting Prabowo Teken Inpres Percepatan Pembangunan Wilayah Enggano yang Terisolasi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 24 Jun 2025, 17:10
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah Enggano, Bengkulu. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah Enggano, Bengkulu. (Tangkapan Layar)

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah Enggano, Bengkulu.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong kemajuan pembangunan di daerah tersebut.

Penandatanganan Inpres dilakukan oleh Prabowo dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga: Netizen Brasil Banjiri Instagram Prabowo Terkait Pendaki Jatuh di Rinjani, Ini Kata Istana

“Sekarang ini saya tanda tangan, Inpres untuk mempercepat pelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Prabowo dalam sebuah video yang diunggah oleh akun instagram @sufmi_dasco, Selasa, 24 Juni 1025.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dalam memberikan dukungan nyata untuk masyarakat Enggano.

"Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano,” ujarnya.

Baca Juga: Menuju Tahun Ajaran Baru, Prabowo Beserta Jajaran Mantapkan Sekolah Rakyat

Pulau Enggano sendiri merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luas wilayahnya mencapai 400,6 km² dan terletak sekitar 130 mil laut dari Kota Bengkulu.

Saat ini, layanan transportasi laut dari dan ke Enggano mengalami gangguan sejak akhir Maret 2025. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut merasakan dampak langsung dari terputusnya distribusi barang dan hasil bumi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III, namun permasalahan distribusi masih belum terselesaikan sepenuhnya.

x|close