Pramono: Pembangunan di Jakarta Diawasi Sepenuhnya oleh KPK, Kejaksaan Maupun Kepolisian

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan di Ibu Kota saat ini berada dalam pengawasan ketat dari tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi yang digelar di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Kamis, 10 Juli 2025.

"Saya secara khusus sudah datang ke Kejaksaan, saya sudah datang ke KPK dan kami meminta untuk semua hal yang berkaitan dengan proses pembangunan yang ada di Jakarta diawasi sepenuhnya baik oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Pramono. 

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari DKI Jakarta, Lampung, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Pramono hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Mengadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi dan kami tadi telah melakukan penandatangan komitmen untuk anti korupsi, dan seperti yang saya sampaikan dalam sambutan yang saya berikan maka Jakarta dalam bentuk komitmen apa yang dilakukan adalah membangun sistem," ungkapnya. 

Pramono juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek yang telah lama terkatung-katung, seperti di KLB (Kawasan Lindung Banjir) dan SFF (Sarana Fasilitas Fungsional), kini sudah bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. Beberapa proyek bahkan sudah mangkrak hingga 12 tahun.

Dengan anggaran terbesar dibanding provinsi lain, Pramono menilai pengawasan melekat adalah hal mutlak. Namun ia juga menekankan bahwa Jakarta menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibanding wilayah lain, sehingga transparansi menjadi syarat utama dalam pengelolaan anggaran.

Ia pun mengapresiasi kerja sama erat antara eksekutif dan DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam penyusunan Perda, Pergub, APBD, hingga RPJMD.

"Seperti yang saya sampaikan dan kami sudah berkonsultasi dengan KPK maupun Kejaksaan transparansi itu menjadi kata kunci dan dalam membangun Jakarta memang betul anggaran Jakarta paling besar," ujar Pramono Anung.

Dengan pengawasan menyeluruh dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta komitmen kuat terhadap transparansi, Pramono optimistis pembangunan Jakarta akan semakin maju dan bebas dari praktik korupsi.