Trump Ancam Sanksi yang Impor Minyak dari Rusia, Usai Naikkan Tarif untuk India

Ntvnews.id,

"Anda akan melihat semakin banyak sanksi sekunder," ujar Trump kepada awak media di Gedung Putih pada Rabu, 6 Agustus 2025 waktu setempat. 

Langkah ini muncul setelah Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menetapkan bea masuk tambahan sebesar 25 persen untuk barang-barang impor dari India.

Kebijakan tersebut merupakan respons atas kelanjutan pembelian minyak oleh India dari Rusia, dan akan mulai diberlakukan dalam waktu tiga minggu sejak penandatanganan.

Dalam perintah yang sama, Trump juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk menelusuri negara-negara lain yang tetap mengimpor minyak Rusia, baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung.

Baca Juga: Rencana Trump Naikkan Tarif Produk Farmasi hingga 250 Persen

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa. (Antara)

Instruksi tersebut menyatakan bahwa apabila Menteri Perdagangan menemukan sebuah negara masih mengandalkan minyak Rusia, maka ia harus memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait tindakan yang perlu diambil, dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat terkait.

"Termasuk apakah perlu menjatuhkan tarif bea ad valorem tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara tersebut," bunyi isi perintah eksekutif tersebut.

Trump juga menambahkan bahwa keputusan final mengenai sanksi terhadap negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang minyak dengan Rusia akan diambil setelah adanya pembicaraan antara utusan khusus AS, Steve Witkoff, dan para pejabat Rusia di Moskow.

Presiden AS juga menuduh India memperoleh keuntungan besar dengan menjual kembali minyak yang diproduksi oleh Rusia.

Terkait kebijakan tarif tambahan dari Trump, India menyampaikan kekecewaannya. New Delhi menyebut keputusan tersebut sangat disayangkan, terutama karena kebijakan serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain dengan alasan melindungi kepentingan nasional mereka.

Pemerintah India, melalui kementerian luar negerinya, menyatakan bahwa langkah yang diambil AS "tak adil, tak dapat dibenarkan, dan tak masuk akal." Mereka juga menegaskan akan "mengambil semua langkah yang diperlukan" guna melindungi kepentingan nasional mereka sendiri. (Sumber: Antara)