Prabowo: APBN Tak Akan Defisit Jika BUMN Setor 50 Miliar Dolar AS

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Agu 2025, 18:29
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua DPR Puan Maharani (tengah) seusai Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang tersebut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/YU (ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO) Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua DPR Puan Maharani (tengah) seusai Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang tersebut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/YU (ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terhindar dari defisit apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu memberikan kontribusi pendapatan minimal sebesar 50 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membacakan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

Menurut Prabowo, setiap aset negara yang dikelola secara produktif akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan konsep return on asset (ROA) dalam dunia bisnis, di mana ROA sekitar 12 persen dianggap baik dan menguntungkan.

"Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa ia telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk melakukan pembenahan di tubuh BUMN.

Baca Juga: Waketum Gerindra Tegaskan Teguran Keras untuk Bupati Pati Sudewo

Salah satu langkah pembenahan yang ia soroti adalah pengurangan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem bagi jajaran tersebut.

"Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem," tegasnya.

Ia juga memberikan instruksi khusus untuk jajaran direksi BUMN.

"Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," lanjutnya.

Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025–2026 yang menjadi agenda penyampaian pidato tersebut dihadiri 473 anggota DPR dari seluruh fraksi. Sidang dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Selain itu, jajaran pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, serta pejabat tinggi negara juga hadir di Gedung Nusantara, antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPK Isma Yatun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Sumber : Antara)

x|close