Operasi Israel Rebut Gaza Telah Dimulai

Ntvnews.id, Gaza - Militer Israel mengumumkan dimulainya tahap awal operasi untuk merebut kendali atas Kota Gaza. Bersamaan dengan itu, pemerintah memanggil puluhan ribu pasukan cadangan, sekaligus menimbang proposal gencatan senjata baru untuk menghentikan perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

"Kami telah memulai operasi pendahuluan dan serangan tahap awal di Kota Gaza. Saat ini, pasukan Israel sudah menguasai wilayah pinggiran kota," ujar juru bicara militer, Brigadir Jenderal Effie Defrin.

Seorang pejabat militer sebelumnya menyebut pasukan cadangan baru akan aktif pada September, memberi waktu tambahan bagi mediator untuk mempersempit perbedaan posisi antara Hamas dan Israel soal syarat gencatan senjata.

Namun setelah bentrokan terbaru pada Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan mempercepat rencana perebutan Kota Gaza dan menegaskan bahwa operasi itu akan terus berjalan.

Hamas “babak belur”

Langkah Israel menguasai Kota Gaza menuai kecaman internasional dan dikhawatirkan memicu gelombang pengungsian baru. Defrin menyebut Hamas kini hanyalah “milisi yang babak belur” dan menegaskan operasi Israel akan semakin diarahkan ke jantung Gaza, yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan kekuatan militer kelompok tersebut.

Baca Juga: Israel Bocorkan Rencana Pencaplokan Gaza

Dalam pernyataan di Telegram, Hamas menuding Netanyahu sebagai penghalang utama tercapainya kesepakatan damai. “Pengabaian Netanyahu terhadap usulan mediator … membuktikan bahwa dialah penghalang utama dari tercapainya kesepakatan,” tulis Hamas.

Kabinet Israel sebelumnya telah menyetujui rencana memperluas operasi militer di Gaza. Saat ini, pasukan Israel telah menguasai sekitar 75 persen wilayah jalur tersebut.

Tekanan sekutu dan perluasan permukiman

Sejumlah sekutu dekat Israel sebenarnya mendesak agar operasi perebutan Gaza ditinjau ulang. Namun partai-partai sayap kanan dalam koalisi Netanyahu menolak gencatan senjata dan justru mendorong aneksasi wilayah.

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan persetujuan final proyek permukiman baru di Tepi Barat, yang menuai kritik keras internasional karena dianggap mematikan prospek negara Palestina.

Perang ini bermula pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menyerang komunitas di selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya, termasuk anak-anak. Sejak itu, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Hamas sejatinya menerima proposal mediator Arab untuk gencatan senjata 60 hari, termasuk pembebasan sebagian sandera dan pertukaran tahanan. Namun Israel menuntut semua 50 sandera yang tersisa dibebaskan sekaligus, meski hanya sekitar 20 diyakini masih hidup.

Kontak senjata di Khan Younis

Militer Israel juga melaporkan baku tembak dengan lebih dari 15 milisi Hamas di dekat Khan Younis. Para milisi menyerang dari terowongan dengan senapan serbu dan rudal anti-tank. Seorang prajurit Israel terluka parah dan dua lainnya luka ringan. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim serangan tersebut, termasuk aksi bom bunuh diri yang menewaskan sejumlah tentara Israel.

Sejauh ini, serangan Israel telah meratakan banyak infrastruktur Gaza, termasuk rumah, sekolah, dan masjid. Israel menuduh Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai basis militer—klaim yang dibantah Hamas. Otoritas Israel menyatakan warga Gaza akan menerima perintah evakuasi sebelum operasi besar digelar.

Warga sipil diminta mengungsi

Patriarkat Latin Yerusalem melaporkan bahwa daerah sekitar parokinya di Gaza sudah menerima pengumuman evakuasi. Hamas yang telah berkuasa hampir dua dekade disebut semakin terdesak, namun menegaskan siap membebaskan seluruh sandera jika perang dihentikan. Israel menolak, menuntut Hamas melucuti senjatanya terlebih dahulu.

Survei di Israel menunjukkan banyak warga mendukung gencatan senjata demi menyelamatkan sandera. Di Tel Aviv, ratusan ribu orang turun ke jalan menekan Netanyahu agar menerima tawaran damai.

Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos di AS menemukan 58 persen responden menilai seluruh anggota PBB seharusnya mengakui Palestina sebagai negara.