Ratusan Pendemo Mulai Padati Patung Kuda

Ntvnews.id, Jakarta - Sekelompok massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Keadilan Iklim, menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 25.

Pantauan NTVNews.id di lokasi, ratusan massa tampak ramai dan terdengar narator menyampaikan aspirasinya dengan membara.

Adapun, mereka terlihat datang dari berbagai organisasi dan mengibarkan bendera putih bertuliskan WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selain itu, massa juga tampak mengenakan baju berwarna coklat bertuliskan 'Climate Justice' di bagian depannya. 

Massa juga membawa poster hingga spanduk untuk menyuarakan aksinya, salah satunya bertuliskan "penyebab bencana krisis iklim adalah keserakahan pengusaha mengeruk sumber daya alam".

Sementara, Renaldo G Sembiring dari Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (Aruki) menyampaikan, bahwa aksi yang dilakukan untuk pawai keadilan iklim.

Demo di Patung Kuda (NTVNews.id/ Adiansyah)

"Ya hari ini tuh kita ada di Silang Monas untuk pawai keadilan Iklim. Tadi kita udah berangkat dari Tamrin. Sebenernya ini adalah rangkaian terakhir dari satu acara kita namakan sebagai Climate Justice Summit. Temurakyat untuk keadlian Iklim. Di mana temurakyat ini adalah kita bersama-sama dengan masyarakat dari lebih dari 15 provinsi," katanya.

"Sebenernya lebih dari itu, dari seluruh Indonesia, kita berkumpul untuk membahas mengenai masalah-masalah dihati oleh masyarakat, khususnya 8

subjek. 8 subjek itu antara lain adalah perempuan, masyarakat adat, buruh dan pekerja informal, masyarakat miskin kota, nelayan, petani, orang muda, dan juga lansia," tambahnya.

Lanjutnya, ia mencoba merumuskan masalah-masalah yang mereka alami akibat dari sebuah krisis iklim. Krisis iklim ini sebenernya bukan masalah lingkungan saja, tapi adalah krisis kemanusiaan.

"Karena dia adalah krisis kemanusiaan, maka 8 subjek ini kita perjuangkan hak-haknya akan dipenuhi oleh negara," ujarnya.

"Tuntutan utama kita sebenarnya adalah untuk disahkannya, untuk dibahas dan segera disahkannya rancangan undang-undang tentang keadilan iklim," ujarnya.