Anggaran Kementerian Pertanian 2026 Naik Jadi Rp40 Triliun untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp40 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat program swasembada pangan serta meningkatkan produksi padi dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

“Pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan Rp40 triliun,” kata Andi Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Mentan merinci, alokasi anggaran itu meliputi belanja pegawai Rp6,9 triliun, belanja operasional Rp1,3 triliun, serta belanja non-operasional Rp31,72 triliun.

Adapun distribusi anggaran untuk unit Eselon I di Kementan terdiri atas Sekretariat Jenderal Rp3,76 triliun, Inspektorat Jenderal Rp129,71 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Rp2,75 triliun, Ditjen Hortikultura Rp503,43 miliar, Ditjen Perkebunan Rp5,99 triliun, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp1,16 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp4,42 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp1,51 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Rp4,06 triliun, serta Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp15,7 triliun.

Baca Juga: 7 Pemilik Akun Medsos Ini Ditetapkan Tersangka Provokasi Demo Rusuh

Menurut Amran, anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan empat program utama: pertama, ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; kedua, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian; ketiga, pendidikan serta pelatihan pompanisasi; dan keempat, dukungan manajemen.

“Dengan berpatokan pada empat program tersebut, rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 di antaranya peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi,” jelasnya.

Selain itu, program lainnya mencakup cetak sawah baru dan optimalisasi lahan, penyediaan air untuk pertanian, penyiapan benih unggul, penyediaan alat mesin pertanian dan pupuk bersubsidi, penguatan penyuluhan dan regenerasi petani, serta hilirisasi komoditas pertanian.

“Kami saat ini Kementerian Pertanian fokus utama adalah menjalankan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Mentan menegaskan bahwa Kementan juga mendorong hilirisasi komoditas strategis untuk menambah nilai ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan. Upaya lainnya adalah substitusi impor, peningkatan ekspor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Ilham Habibie: Ridwan kamil Masih Utang Rp1,3 Miliar Beli Mobil Mercy BJ Habibie

Lebih lanjut, pada 2026 Kementan menargetkan produksi beberapa komoditas utama, yakni beras 33,8 juta ton, jagung 22,7 juta ton, kedelai 343 ribu ton, aneka cabai 3 juta ton, bawang merah 2 juta ton, kopi 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi dan kerbau 514 ribu ton, serta daging ayam 4,3 juta ton.

Sebelumnya, Andi Amran sempat mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 dari Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun, karena pagu awal dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan hilirisasi komoditas pertanian. “Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan penyesuaian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 memang ditetapkan Rp13,75 triliun, dengan rincian belanja pegawai Rp1,64 triliun, belanja operasional Rp0,89 triliun, dan belanja non-operasional Rp11,23 triliun.

(Sumber : Antara)