Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tengah mempertimbangkan kemungkinan menetapkan status darurat menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan untuk mendata kerusakan serta bantuan yang dibutuhkan warga. Masukan-masukan pihak kecamatan dan desa akan dijadikan pertimbangan apakah perlu menetapkan status darurat terkait banjir ini," kata Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, di Negara, Kabupaten Jembrana, Rabu, 10 September 2025.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga, termasuk penyediaan dan distribusi kebutuhan dasar seperti air bersih yang menjadi kebutuhan penting masyarakat saat bencana.
Baca Juga: 4 Orang Hilang Terbawa Banjir di Denpasar
Seorang warga duduk di atas sebuah ekskavator yang hanyut terbawa banjir di Tukad Badung, Denpasar Barat, Bali, Rabu, 10 September 2025. (ANTARA)
Untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir, Agus menambahkan pihaknya juga akan membuka dapur umum gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sesuai instruksi bupati, seluruh pegawai harus siap siaga membantu korban bencana. Salah satunya dengan membuka dapur umum gabungan OPD," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Jembrana, dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, menyatakan dapur umum akan didirikan di Posko BPBD.
Baca Juga: Bali Dihantam Banjir Besar, 2 Warga Tewas Terseret Arus
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menginstruksikan seluruh pejabat, pegawai, aparatur desa/kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk selalu siap siaga membantu masyarakat terdampak.
Karena wilayah terdampak sangat luas, hingga saat ini data pasti mengenai jumlah rumah yang terendam banjir belum diperoleh.
Selain merendam wilayah yang luas, banjir di Kabupaten Jembrana juga menewaskan dua orang dan menimbulkan kemacetan panjang di jalan raya Denpasar–Gilimanuk.
(Sumber: Antara)