Satu Tahun Prabowo, Transformasi Besar di Bidang Kesehatan Lewat Pemeriksaan Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai satu tahun kepemimpinannya dengan berbagai capaian signifikan di sektor kesehatan. Fokus kebijakan diarahkan pada layanan dasar yang menyentuh masyarakat luas, pemerataan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, serta peningkatan anggaran untuk memperkuat sistem pelayanan publik.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jadi Program Unggulan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat meninjau pelaksanaan pengukuran tinggi berat badan siswa dalam program Cek Kesehatan Gratis di SMAN 6 Tangerang Selatan, Senin 4 Agustus 2025. (ANTARA/Andi Firdaus) (Antara)

Diluncurkan pada 10 Februari 2025, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu prioritas nasional dalam agenda Quick Win pemerintahan Prabowo–Gibran. Program ini memberikan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya di berbagai fasilitas, termasuk puskesmas, klinik, dan posyandu di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 60 juta warga mengikuti pemeriksaan pada tahun pertama, dengan proyeksi menjangkau 200 juta orang dalam lima tahun. Program ini juga didukung anggaran sekitar Rp3,2 triliun dalam APBN 2025.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Hingga Oktober 2025, 40 juta warga telah mendaftar, dan 36 juta orang di antaranya sudah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan paling banyak menemukan keluhan umum seperti sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah tinggi.

"Dari 36 juta di antaranya sudah dicek kesehatannya dengan masalah terbanyak berupa sakit gigi," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dari keterangan tertulis, Rabu, Rabu 10 Oktober 2025.

Menjangkau Pelajar Lewat Cek Kesehatan Gratis Sekolah

Petugas kesehatan puskesmas Balongan memeriksa kesehatan gigi siswa pada kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SDN Gelarmandala, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 16 September 2025. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan pelaksa (ANTARA)

Tak hanya menyasar masyarakat umum, program CKG juga diperluas ke lingkungan pendidikan melalui Cek Kesehatan Gratis Sekolah. Hingga kini, sekitar 9,1 juta pelajar telah mengikuti pemeriksaan di sekolah masing-masing.

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi, menandakan kesadaran semakin besar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, baik untuk pencegahan maupun deteksi dini,” ujar Aji, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Program ini menjangkau 38 provinsi dan 511 kabupaten/kota, dengan dukungan lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan. Pemerintah menilai perluasan ke sektor pendidikan penting untuk membangun kesadaran hidup sehat sejak dini dan mendeteksi potensi gangguan kesehatan anak-anak sekolah.

Pemerataan Layanan Melalui Pembangunan Rumah Sakit di Daerah 3T

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/5). Pembangunan ini menjadi bagian dari program Quick Wins Kemente (ISTIMEWA MENKES)

Selain memperluas akses pemeriksaan, pemerintah juga mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui program Quick Win, ditargetkan pembangunan 66 rumah sakit baru tipe C hingga akhir 2026.

Sebanyak 32 rumah sakit ditargetkan rampung pada 2025, sementara sisanya 34 rumah sakit akan diselesaikan pada 2026. Beberapa di antaranya sudah memasuki tahap groundbreaking pada pertengahan tahun 2025.

“Tahun ini rencananya 32, tahun depan 34. Dari 32 ini, 16 sudah groundbreaking. Jadi diharapkan bisa selesai tahun ini. Nah sisanya akan di-groundbreaking segera. Cuma ada sedikit realokasi anggaran yang butuh persetujuan dari beliau. Tadi beliau juga sudah menyetujui. Nggak nambah anggaran, tapi perpindahan post-anggaran untuk quick win yang pertama itu,” jelas Menkes Budi.

Prabowo menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Keberadaan rumah sakit di wilayah 3T diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pelayanan medis dan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

Peningkatan Anggaran dan Prioritas Kesehatan Nasional

Prabowo Subianto dan Menkes Budi Gunadi (Dok. Setpres)

Pemerintah juga memperkuat dukungan anggaran untuk sektor kesehatan. Dalam RAPBN 2025, dialokasikan dana sekitar Rp197,8 triliun untuk program kesehatan nasional. Tahun berikutnya, anggaran untuk Kementerian Kesehatan meningkat menjadi Rp114 triliun, naik sekitar 8 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD sekitar Rp14,5 triliun. Jadi total di 2026 Rp128 triliun,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat, 16 Agustus 2025.

Anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat BPJS Kesehatan, posyandu, peningkatan layanan rumah sakit, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk menanggung 96,8 juta warga miskin dan rentan melalui program asuransi kesehatan yang sepenuhnya ditanggung negara.

Fokus pada Pencegahan Penyakit dan Edukasi Kesehatan Masyarakat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan keterangan setelah peninjauan program Cek Kesehatan Gratis di SMP 5 Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 4 Agustus 2025. (Antara)

Salah satu pesan utama Presiden Prabowo kepada masyarakat adalah pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin minimal sekali setahun. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dan mendeteksi penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, dan jantung sejak dini.

"Semua warga negara kita anjurkan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan satu kali setahun pada hari ulang tahun warga negara tersebut,” ujar Presiden.

Pendekatan ini menandai perubahan paradigma kesehatan nasional: dari fokus pada pengobatan menuju pencegahan dan edukasi. Pemerintah menilai strategi ini tidak hanya akan menekan beban biaya pengobatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat jangka panjang.

Catat Penurunan Stunting: 4,48 Juta Balita Lebih Sehat dalam Satu Tahun Terakhir

Ilustrasi stunting/ist

Pemerintah Indonesia mencatat capaian signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting pada anak balita. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, menurun dari 21,5% pada 2023.

Angka ini menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan yang digulirkan pemerintah, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, peningkatan akses gizi bagi ibu hamil, serta program makanan tambahan bagi balita di daerah rawan stunting. Dengan penurunan ini, pemerintah berhasil mencegah sekitar 377.000 kasus baru balita stunting dibanding tahun sebelumnya.

Namun, tantangan masih ada. Dari total 4.482.340 balita yang mengalami stunting, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Prevalensi stunting tertinggi juga terjadi pada kelompok ekonomi paling miskin, dengan angka mencapai 29,8%.

Pemerintah menargetkan penurunan stunting jangka panjang menjadi 14,2% pada 2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lebih jauh, target ambisius pemerintah adalah menekan stunting hingga 5% pada 2045.