1 Tahun Prabowo-Gibran: Dari Penjarahan Rumah Sri Mulyani, sampai Berkibarnya Bendera One Piece

Ntvnews.id, Jakarta - Hari ini genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir. Berbagai capaian diraih Prabowo-Gibran selama kurang lebih 365 hari memimpin Indonesia. Capaian pemerintah ini baik dari sisi yang positif, maupun negatif.

Salah satu hal yang terjadi saat Prabowo-Gibran memimpin RI dalam kurun waktu setahun terakhir, ialah terjadinya penjarahan rumah Menteri Keuangan (Menkeu) RI kala itu, Sri Mulyani. Rumah anak buah Prabowo dijarah oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pajak oleh Menkeu.

Ini juga buntut aksi joget-joget anggota DPR usai Sidang Tahunan MPR RI. Anggota DPR dinilai tak peka dengan kondisi ekonomi rakyat kala itu, di mana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal banyak terjadi, dan masyarakat merasa sulitnya memperoleh pekerjaan.

Ini ditambah, adanya kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Akibat dari itu semua, massa turun ke jalan. Hingga akhirnya unjuk rasa berakhir ricuh dan memakan korban jiwa, yakni pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, yang tewas usai terlindas kendaraan taktis (rantis) patroli jarak jauh (PJJ) Brimob.

Seusai tewasnya Affan, eskalasi unjuk rasa berakhir kerusuhan meningkat. Hal itu terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu lokasi yang ditarget ialah kantor polisi.

Beriringan dengan itu, rumah anggota DPR yang dianggap mencibir rakyat di saat mereka susah, dijarah. Termasuk kediaman legislator yang joget-joget usai sidang tahunan, beserta rumah Sri Mulyani.

Kondisi ini akhirnya bisa dikendalikan usai sejumlah langkah diambil pihak terkait. Mulai dari membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, lalu menindak pengemudi dan penumpang rantis Brimob, janji melakukan evaluasi terhadap Polri, penonaktifan legislator yang rumahnya dijarah dan lain-lain.

Baca Juga: Prabowo Bakal Gelar Sidang Kabinet Paripurna Hari Ini Tepat Setahun Usia Pemerintahan

Pertamax Rasa Pertalite

Selain itu, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga diwarnai dengan terungkapnya kasus bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Yakni BBM jenis Pertalite, yang 'disulap' menjadi Pertalite. Hal ini dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui kasus dugaan korupsi pengadaan RON 92 (Pertamax) di Pertamina.

Kasus ini menyeret turut eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. PT Pertamina (Persero) sendiri membantah adanya pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.

Menurut Pertamina, yang terjadi adalah blending guna meningkatkan kualitas dari BBM. Itu dilakukan untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu. Hal tersebut dinilai lazim dalam proses produksi BBM. Upaya ini turut diamini oleh produsen BBM swasta seperti Shell, Vivo dan lainnya.

Eks Bos Gojek jadi Tersangka

Selama awal pemerintahan Prabowo-Gibran, penegakan hukum terhadap kasus korupsi 'kakap' juga dilakukan. Kali ini menyasar mantan menteri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni Nadiem Makarim, atau mantan bos perusahaan teknologi, Gojek.

Eks Mendikbudristek disangka korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek senilai Rp 9,9 triliun. Tak tanggung-tanggung, kerugian keuangan negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,98 triliun.

Pihak Nadiem sendiri telah mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka, namun ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini proses hukum kasus ini masih terus berlanjut.

Habis Didemo Bawahan, Menteri Dipecat Prabowo

Sejumlah menteri atau anggota Kabinet Merah Putih juga diganti oleh Presiden Prabowo. Salah satu yang mencolok, ialah pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Satryo dipecat Prabowo, setelah sebelumnya didemo oleh pegawainya sendiri.

Satryo diprotes gara-gara memecat anak buahnya yang mengurusi urusan rumah tangga Kemendikti Saintek. Seiring dengan unjuk rasa itu, beredar rekaman suara Satryo marah-marah serta melakukan intimidasi terhadap bawahannya, hanya gara-gara pompa air yang mati.

Dalam demonstrasi, pegawai menyebut Satryo sebagai menteri pemarah dan suka main tampar. Persoalan ini akhirnya selesai usai Prabowo mengganti Satryo dengan Brian Yuliarto. Satryo sendiri mengaku mengajukan pengunduran diri, bukan dipecat Prabowo.

Ampuni 'Lawan Politik' 

Di sektor hukum, Presiden Prabowo juga kembali membuat 'gebrakan' selama satu tahun menjabat. Yakni dengan diberikannya amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Keduanya merupakan kubu yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Amnesti dan abolisi diberikan, tak lama usai Hasto dan Tom Lembong dinyatakan bersalah dalam masing-masing kasus korupsi. Hasto dinyatakan bersalah di kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku, sementara Tom Lembong diputus bersalah dalam perkara korupsi impor gula.

Adapun alasan amnesti dan abolisi diberikan, yakni demi persatuan atau rekonsiliasi dari seluruh kekuatan politik. Presiden Prabowo ingin semuanya bekerja sama membangun negeri. Walau begitu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, komitmen Prabowo akan pemberantasan korupsi tak surut usai pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto serta Tom Lembong.

'Orang Kuat' di Migas jadi Tersangka

Korupsi di sektor migas jadi target yang dibongkar aparat penegak hukum Prabowo-Gibran, di awal pemerintahannya. Kasus korupsi di sektor ini bahkan menyasar Mohammad Riza Chalid, pengusaha besar migas, yang kerap disebut-sebut sebagai 'mafia' namun tak tersentuh hukum.

Di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Riza Chalid akhirnya dijadikan tersangka oleh Kejagung. Ia terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada tahun 2018-2023. Bukan cuma itu, Riza Chalid bahkan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ini terjadi setelah Riza tak kunjung hadir, usai dipanggil Kejagung tiga kali untuk diperiksa.

Selain itu, aset-aset Riza juga disita Kejaksaan, mulai dari rumah mewah hingga mobil mahal. Anak Riza Chalid juga dijerat dalam kasus korupsi dan asetnya turut disita.

Berkibarnya Bendera One Piece

Di ranah politik, maraknya berkibar bendera One Piece menjadi peristiwa menonjol semasa Prabowo-Gibran memimpin pemerintahan satu tahun terakhir. Pengibaran bendera itu dilakukan sebagai simbol ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat.

Pengibaran bendera One Piece dimulai oleh para pengemudi truk dan aksinya viral di media sosial. Diperkirakan, aksi ini dilakukan buntut rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Aksi itu meluas dengan rencana pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Upaya tersebut akhirnya sedikit mereda, setelah DPR berupaya merangkul para sopir truk dan berjanji menyampaikan aspirasi mereka.

Walau demikian, pengibaran bendera One Piece dan penggunaan simbolnya di berbagai kesempatan, termasuk saat unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, hingga demo berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025, terus berlanjut. 

Bupati Nantang, Rakyat Pati Berang

Masyarakat Pati yang menggelar unjuk rasa besar-besaran, juga terjadi semasa awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Demo terjadi gara-gara sikap Bupati Pati Sudewo yang menantang masyarakat berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar, terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Video pernyataan Bupati Sudewo itu viral di media sosial. 

Hingga akhirnya, massa berbondong-bondong menggeruduk kantor Bupati Pati. Setelah sempat berlangsung damai, unjuk rasa berakhir ricuh. Namun seiring waktu, aksi protes masyarakat mereda. Hal itu berlangsung seusai dibatalkannya rencana kenaikan pajak tersebut.