PM Jepang Bentuk Pos Kabinet Baru untuk Tangani Urusan Warga Asing

Ntvnews.id, Istanbul - Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Sanae Takaichi, pada Selasa, 21 Oktober 2025, membentuk jabatan baru dalam kabinetnya yang secara khusus menangani urusan warga negara asing.

Seperti diberitakan Kyodo News, posisi tersebut dipercayakan kepada Kimi Onoda, anggota parlemen berhaluan konservatif, yang ditugaskan untuk mendorong “masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dengan warga negara asing.”

Onoda, 42 tahun, lahir di Amerika Serikat dari ayah berkewarganegaraan AS dan ibu asal Jepang. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan kelompok konservatif di Partai Demokrat Liberal (LDP).

Selain Onoda, Takaichi juga menunjuk dua perempuan lain dalam kabinetnya, termasuk Satsuki Katayama yang kini menjadi menteri keuangan perempuan pertama Jepang.

Baca Juga: Mantan PM Jepang Tomiichi Murayama Meninggal Dunia

Koalisi antara LDP dan Partai Inovasi Jepang (JIP) resmi disepakati pada Senin, 20 Oktober 2025. Kesepakatan itu mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan terkait warga asing serta pembentukan jabatan menteri untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai arah pemerintah.

Dalam perombakan tersebut, Takaichi juga memberikan lima jabatan kepada anggota parlemen lain, termasuk Yohei Matsumoto yang dipercaya menjadi menteri pendidikan.

Menurut peneliti Jeffrey J. Hall melalui platform X, Matsumoto pernah mendukung sebuah iklan di Washington Post pada 2012 yang menyatakan “fakta” mengenai sistem perempuan penghibur pada masa perang.

Iklan tersebut menegaskan bahwa “tidak ada dokumen sejarah yang menunjukkan perempuan dipaksa menjadi pelacur oleh tentara Jepang di luar kehendak mereka.”

Baca Juga:PM Jepang Shigeru Ishiba Umumkan Mundur, Singgung Hal Tak Terduga Ini

Takaichi sendiri dikenal dengan sikap tegasnya terhadap China, Korea, dan isu-isu sejarah perang Jepang.

Sementara itu, JIP atau Ishin, sebelumnya pernah mengusulkan pembatasan populasi warga asing agar tidak melebihi 10 persen dari total penduduk. Meski tidak ikut dalam kabinet, partai tersebut akan memberikan dukungan dari luar kepada pemerintah berdasarkan isu tertentu.

Adapun partai populis sayap kanan Sanseito berhasil memperoleh 15 kursi dalam pemilihan parlemen pada Juli lalu, menjadikannya partai terbesar ketiga di Jepang. Partai tersebut mengusung slogan “Japan First,” menyerukan pengawasan ketat terhadap imigrasi, dan menggambarkan arus imigrasi sebagai “invasi diam-diam.”

(Sumber: Antara)