Kemendagri Paparkan 10 Capaian Strategis Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan sejumlah capaian strategis selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Beragam program dan kebijakan berhasil dijalankan, mulai dari penyelenggaraan Pilkada serentak terbesar di dunia hingga penguatan digitalisasi dan reformasi birokrasi di daerah. Nah, berikut ulasan selengkapnya.

1. Pilkada Serentak Terbesar di Dunia

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Pilkada serentak digelar di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dengan cakupan tersebut, pesta demokrasi lokal ini tercatat sebagai Pilkada serentak terbesar di dunia, menegaskan komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

2. Inflasi Daerah Terkendali

Dalam sektor ekonomi, Kemendagri berperan aktif menjaga stabilitas harga di tingkat daerah. Inflasi year-on-year per September 2025 tercatat sebesar 2,65%, angka yang tetap berada dalam sasaran stabilitas nasional.

Baca Juga: Presiden Afrika Selatan ke Istana, Prabowo: Persahabatan Dunia Selatan yang Semakin Erat

3. Dukungan Program Pemenuhan Gizi di Daerah 3T

Kemendagri turut mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BGN untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

4. Akselerasi Digitalisasi Pemerintahan Daerah

Kemendagri terus mendorong penerapan pemerintahan berbasis digital. Melalui penguatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), administrasi kependudukan elektronik, dan e-budgeting, pelayanan publik kini menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja

Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ((Antara) )

Kemendagri mencatat kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB, Kemendagri meraih nilai 85,05 dengan predikat “Memuaskan”.

Sementara itu, Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mencapai 3,50 dengan kategori Baik, dan hasil survei internal menunjukkan nilai 80,20 (kategori B – Kinerja Pelayanan Baik).

Baca Juga: Ini Penjelasan BI soal Perbedaan Data Dana Simpanan Pemda dengan Kemendagri

6. Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Daerah

Melalui SKB tiga menteri, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menambah dokter spesialis di RSUD, terutama di wilayah tertinggal. Upaya ini diharapkan memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

7. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

Kemendagri juga berfokus membimbing pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemanfaatan aset daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan.

8. Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Modern

Upaya penyederhanaan birokrasi terus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan transparan. Hingga awal Oktober 2025, tercatat 289 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah aktif di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Kagumi Perjuangan Presiden Afrika Selatan Wujudkan Kebebasan dan Demokrasi

9. Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah

Kemendagri turut memperkuat peran sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai fondasi stabilitas lokal. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat serta sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

10. Fasilitasi Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Dalam mendukung program perumahan rakyat, Kemendagri bersama Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN menandatangani SKB kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).