Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (Antara)
Ntvnews.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan mencopot pejabat yang terbukti menyembunyikan atau memanipulasi data, termasuk terkait dana APBD Jabar yang disebut didepositokan di bank. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, termasuk mengenai APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.
Dedi menegaskan ancaman tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
Baca Juga: Purbaya Balas Dedi Mulyadi Soal Duit Rp4,17 T Mengendap: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi diketahui mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia untuk mengkonfirmasi sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang disebut sebagai deposito. Langkah tersebut dilakukan guna mencocokkan dengan data yang dimilikinya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi data akan dilakukan secara transparan agar publik dapat mengetahui informasi yang sesuai dengan fakta.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Jawa Barat termasuk dalam 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain itu, disebut pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.
Purbaya menjelaskan, data tersebut bersumber dari Bank Indonesia yang mencatat dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota (pemkot) Rp39,5 triliun.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
