Dituding Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Jokowi: Masyarakat Harus Bersyukur

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal tuduhan bahwa dirinya bertanggung jawab atas utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Utang tersebut sebesar Rp116 triliun, yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Jokowi pun mengajak masyarakat bersyukur dengan keberadaan Whoosh. Sebab, kata dia, sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

"Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung," ujar Jokowi di Banjarsari, Kota Solo, Senin, 27 Oktober 2025.

Jokowi memandang, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukanlah hal mudah.

"Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit," ucapnya.

Jokowi menyebut, dampak positif transportasi massal saat ini mulai terasa. "MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang," ucapnya.

Jokowi lantas menjelaskan awal pembangunan dan operasional Whoosh. Semua dimulai dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

"Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun," papar Jokowi.

Menurut dia, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, serta Whoosh.

"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan," tutur Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

"Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial," tuturnya.

Keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

"Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT," kata dia.

Di samping mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," tandas Jokowi.