Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Ia menilai bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat perlu ditanamkan sebagai kesadaran kolektif di kalangan pembuat kebijakan pemerintah agar strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Muhaimin usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti perlunya transformasi mendasar pada sistem pendidikan nasional agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“Pendidikan harus menjadi mata rantai memutus kemiskinan, dengan cara apa?. Kurikulum dan tata kelola pendidikan nasional harus mengedepankan pemberdayaan,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Ia menambahkan, arah kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga aspek kemandirian dan kemampuan praktis lulusan agar siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Baca Juga: Cak Imin: Alfamart dan Indomaret Ancam Pertumbuhan UMKM
“Sehingga lulusan-lulusan pendidikan kita link match dengan dunia kerja, link match dengan tantangan-tantangan untuk mandiri dan berdaya,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, sistem pendidikan nasional selama ini masih menghadapi persoalan klasik, yakni kurangnya keterhubungan antara dunia akademik dan dunia industri.
Ia menganggap bahwa kondisi tersebut menjadikan pendidikan seolah berada di “menara gading” yang jauh dari realitas pasar kerja dan kebutuhan masyarakat.
Ia kemudian menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kurikulum pendidikan, terutama dengan melibatkan pelaku industri dan para pengusaha sukses.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat memastikan agar kurikulum pendidikan tidak hanya teoritis, melainkan juga aplikatif dan relevan dengan tuntutan zaman.
“Kritik kita kepada dunia pendidikan menjadi menara gading yang tidak sambung dengan kebutuhan pasar. Salah satu yang menariknya adalah kalau perlu kurikulum tanyakan kepada ekonomi dan dunia industri,” ujarnya.
Baca Juga: Cak Imin: Presiden Prabowo Beri Perhatian Khusus terhadap Pesantren
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembaruan kurikulum yang mempertimbangkan pengalaman nyata dari para pelaku bisnis dan industri agar pendidikan benar-benar mampu mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing.
“Yang kedua tanya kepada pengalaman-pengalaman pengusaha sukses itu kurikulum yang dibutuhkan selain pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan. Jadi tambahan dari kurikulum pendidikan nasional kita adalah kita ingin agar kebutuhan dunia industri yang mau bekerja, kebutuhan, pengalaman, para pelaku bisnis yang sukses bisa menjadi kurikulum anak didik kita supaya berdaya dan mandiri,” katanya.
Melalui pendekatan pendidikan berbasis pemberdayaan tersebut, Cak Imin berharap pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi masyarakat.
Ia menilai bahwa hanya dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat, kemiskinan dapat diatasi secara tuntas.
Langkah ini juga selaras dengan visi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam menciptakan sistem pembangunan inklusif yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian rakyat.
Pendidikan, dalam pandangannya, bukan hanya urusan transfer ilmu, tetapi juga sarana untuk memperkuat karakter, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan kemajuan sosial secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (NTVnews.id)