Kepala Bapanas Tegaskan Pemerintah Terus Kendalikan Harga Beras

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras demi memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Amran menyebut bahwa harga beras nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir berkat langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah.

“Harga beras sudah turun di seluruh Indonesia, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, pengawasan akan semakin diperketat,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.

Ia menekankan bahwa pemerintah akan tetap menjadi pengendali utama agar harga beras tetap stabil. Melalui kolaborasi antara Bapanas dan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras, pengawasan terus dilakukan di seluruh provinsi untuk memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Masih ada daerah yang harga berasnya di atas HET, terutama di wilayah non-penghasil beras seperti Papua. Namun, di Merauke, Papua Selatan, harga beras justru bagus karena adanya program food estate,” jelasnya.

Baca Juga: Bapanas: Harga Cabai Rawit Rp38.604/kg, Bawang Merah Rp37.879/kg

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu keempat Oktober 2025, sebanyak 225 kabupaten/kota mencatat penurunan harga beras—naik 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober. Dari total 38 provinsi, hanya lima provinsi yang mencatat kenaikan harga, sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan. Papua Selatan menjadi daerah dengan penurunan tertinggi, yakni minus 1,56 persen.

Secara nasional, harga beras medium turun sebesar 1,65 persen, sedangkan beras premium menurun 0,69 persen dibandingkan September 2025.

Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 tertanggal 20 Oktober 2025. Tim ini terdiri dari unsur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi dan berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan Polri Daerah.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog terus mengoptimalkan distribusi beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga di tingkat konsumen, terutama beras medium yang menjadi kebutuhan utama masyarakat menengah ke bawah.

Per 30 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 564,6 ribu ton, dengan stok beras Bulog yang masih sangat kuat sebesar 3,912 juta ton — terdiri dari 3,754 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya stok komersial.

Sepanjang 2025, Bulog juga telah menyalurkan 1,004 juta ton CBP kepada masyarakat melalui berbagai program, seperti operasi pasar, bantuan pangan, serta penyaluran untuk bencana dan keadaan darurat, dan distribusi akan terus dipercepat hingga akhir tahun.

(Sumber: Antara)