Ntvnews.id, Jakarta — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa besar-besaran terkait pemilihan umum di Tanzania.
Dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui media sosial X pada Sabtu, 1 November 2025, Kemlu RI menyatakan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dar Es Salaam untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan keselamatan seluruh WNI di negara tersebut.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini tidak terdapat laporan korban WNI,” demikian pernyataan Kemlu RI.
Menurut data KBRI Dar Es Salaam, terdapat 112 WNI yang menetap di Tanzania hingga September 2025. Mereka tersebar di wilayah Dar Es Salaam dan Zanzibar.
Baca Juga: Indonesia Imbang Lawan Tanzania, Marselino Ferdinan: Kita Gas Lawan Irak dan Filipina!
Kemlu RI mengimbau para WNI di Tanzania untuk tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan di tengah kondisi keamanan yang belum sepenuhnya stabil.
“WNI diimbau agar terus waspada, menghindari kerumunan, serta mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan pemerintah setempat,” tulis Kemlu.
Selain itu, masyarakat Indonesia di Tanzania juga diminta segera menghubungi KBRI Dar Es Salaam melalui nomor darurat +255-78-60098701 jika menghadapi situasi berisiko atau membutuhkan bantuan konsuler.
Baca Juga: Virus Marburg Diduga Sebabkan 8 Warga Tanzania Meninggal
Aksi unjuk rasa skala besar dilaporkan merebak di Tanzania menjelang pemilihan umum presiden, anggota Majelis Nasional, dan legislatif daerah pada Rabu, 29 Oktober 2025, waktu setempat. Ketegangan masih berlangsung hingga Sabtu, 1 November 2025.
Protes dipicu oleh kekecewaan publik terhadap minimnya kompetisi politik setelah calon presiden dari kelompok oposisi didiskualifikasi dari pemilu. Media lokal melaporkan bahwa sekitar 700 warga Tanzania tewas dalam tiga hari kerusuhan tersebut.
Pada Sabtu, otoritas Tanzania mengumumkan kemenangan Presiden petahana Samia Suluhu Hassan, yang memperoleh 97,66 persen suara. Hassan sebelumnya menjabat sejak 2021 menggantikan mendiang John Magufuli.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas eskalasi kekerasan di Tanzania. Sementara itu, Uni Afrika dan Komunitas Afrika Timur (EAC) menyerukan pemerintah Tanzania untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kerusuhan pascapemilu.
(Sumber: Antara)
ilustrasi negara Tanzania/HO-Anadolu/www.aa.com.tr (Antara)