Hashim Djojohadikusumo: Aksi Lingkungan Tak Boleh Jadi Hambatan bagi Pembangunan

Ntvnews.id, Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa kerja sama global dalam memerangi kejahatan lingkungan harus dilakukan tanpa menghambat perdagangan legal maupun pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

“Ke depannya, kami ingin memastikan upaya global tidak mengakibatkan hambatan yang tidak disengaja terhadap perdagangan legal atau pembangunan ekonomi,” ujar Hashim saat berbicara dalam United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro, Brasil, Rabu, 5 November 2025.

Ia mengusulkan agar dibentuk mekanisme evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan internasional sekaligus memastikan prinsip “no one left behind” tetap dijalankan.
“Kami mengusulkan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai dampak, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menegakkan prinsip ‘no one left behind’,” kata Hashim.

Baca Juga: Wamen Investasi Todotua Pasaribu Tegaskan Hilirisasi Harus Seimbang dengan Kelestarian Lingkungan

Lebih lanjut, Hashim menegaskan komitmen Indonesia memperkuat aksi kolektif global dalam memerangi kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar ilegal dan praktik pembalakan liar.

“Saya menggarisbawahi komitmen kuat Indonesia untuk memajukan aksi kolektif melawan kejahatan yang berdampak pada lingkungan. Kami sepenuhnya selaras dengan seruan global yang semakin kuat untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan satwa liar,” ujarnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal dan pembalakan liar.

Baca Juga: Rapat Pendeta HKBP Tegaskan Tutup TPL Demi Kelestarian Lingkungan

“Kami sejalan dengan seruan global untuk menindak tegas pembalakan liar dan perdagangan satwa liar. Indonesia berkomitmen menjadi bagian aktif dari gerakan ini,” kata Hashim.

Ia menambahkan bahwa Indonesia siap berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional mendatang, termasuk Sidang ke-7 United Nations Environment Assembly (UNEA-7), Kongres Kejahatan PBB ke-15 (UN Crime Congress), dan Konferensi ke-13 Negara Pihak Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC COP-13).

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai pernyataan Hashim mencerminkan posisi tegas Indonesia dalam upaya pemberantasan perdagangan satwa liar dan penguatan konservasi.

“Sambutan Pak Hashim sangat bagus menggambarkan posisi Indonesia dalam memberantas perdagangan satwa liar internasional,” kata Raja.

(Sumber: Antara)