Trump Desak Ukraina Segera Gelar Pemilu

Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memberikan tekanan kepada Ukraina agar segera melaksanakan pemilihan umum, sekaligus mempertanyakan apakah negara tersebut masih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara utuh.

Dalam wawancara dengan Politico pada Selasa, 9 Desember 2025, Trump menuduh Kyiv memanfaatkan situasi perang sebagai alasan untuk menunda pemilu yang tertunda sejak status darurat militer diberlakukan setelah invasi Rusia pada Februari 2022.

“Saya pikir ini waktu yang penting untuk mengadakan pemilihan. Mereka menggunakan perang untuk tidak mengadakan pemilu, tetapi rakyat Ukraina seharusnya memiliki pilihan itu. Mereka berbicara tentang demokrasi, tetapi ini sudah sampai pada titik di mana itu bukan demokrasi lagi,” kata Trump seperti dikutip Channel NewsAsia, Rabu, 10 Desember 2025.

Baca Juga: Macron ke London Temui Zelensky, Starmer, dan Merz Bahas Negosiasi Mediasi AS untuk Ukraina

Seharusnya, pemilihan presiden Ukraina dilaksanakan pada Maret 2024 jika tidak ada status darurat militer. Dalam wawancara tersebut, Trump juga mengulangi kritik sebelumnya terhadap Presiden Volodymyr Zelensky, termasuk tudingan bahwa Zelensky belum membaca proposal AS terkait rencana penyelesaian perang.

Menurut Trump, Rusia memegang keunggulan dalam konflik karena kekuatan yang lebih besar, sementara Ukraina dinilai telah kehilangan sebagian wilayah dan terus menanggung kerugian selama 10 bulan terakhir. Pernyataan ini muncul ketika negara-negara pendukung Ukraina tengah mempertegas dukungan terhadap Kyiv, sementara Zelenskyy menegaskan bahwa Ukraina tidak boleh menyerahkan wilayah apa pun kepada Rusia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara langsung menyambut kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih (Istimewa)

Trump turut menyoroti peran negara-negara Eropa dalam upaya mengakhiri perang yang memasuki tahun keempat, menuduh mereka tidak menjalankan tugas secara efektif. Ia menilai kebuntuan konflik juga diperparah oleh ketegangan mendalam antara Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang membuat proses negosiasi sangat sulit dilakukan.

Merespons kritik tersebut, Zelensky pada Selasa menyatakan bahwa dirinya siap menyelenggarakan pemilu baru jika situasi keamanan dapat dijamin. Ia menyampaikan bahwa parlemen telah diminta untuk menyiapkan rancangan mengenai kemungkinan perubahan peraturan dan undang-undang pemilu selama masa darurat militer.

Baca Juga: Zelensky Tolak Rencana Damai AS, Putin Ancam Hal Ini

Namun Zelensky menekankan bahwa aspek keamanan tetap menjadi kebutuhan utama agar proses pemungutan suara dapat berlangsung, sambil meminta AS membantu menjamin kondisi tersebut. Darurat militer yang berlaku sejak 24 Februari 2022 secara otomatis melarang pelaksanaan pemilu selama perang masih berlangsung, sementara berbagai kota di Ukraina terus diserang drone dan rudal Rusia hampir setiap hari, dan ratusan ribu tentaranya berada di garis depan.

Zelensky juga mengungkapkan bahwa rencana awal penyelesaian perang dari AS kini telah dibagi menjadi tiga dokumen: kerangka perjanjian berisi 20 poin, serta dua dokumen lain yang mengatur tentang jaminan keamanan dan rencana pemulihan Ukraina pascaperang. Ia berharap dapat mengirimkan versi terbaru dari rencana tersebut kepada AS pada Rabu.

Di sisi lain, Zelensky mengakui bahwa AS dan beberapa negara NATO hingga saat ini belum memandang Ukraina sebagai anggota aliansi. Ia menyebut dirinya bersikap realistis, meski tetap berpegang pada aspirasi Ukraina untuk menjadi bagian dari NATO.