Dedi Mulyadi (NTVnews.id)

"Selama itu melalui proses demokrasi yang terbuka dipilih oleh publik secara transparan, tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala tidak dilakukan proses demokrasi," tambahnya.

Sebelumnya diketahui, pengaruh nepotisme dalam kebijakan publik bisa sangat merugikan. Ketika kepentingan keluarga diutamakan di atas kepentingan umum, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan kurangnya akuntabilitas bisa meningkat.

Sebagai hasilnya, integritas sistem pemerintahan bisa terkikis, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dapat terganggu. Ini tentu saja merupakan ancaman serius bagi stabilitas demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

Pandangan Dedi Mulyadi terhadap nepotisme menunjukkan perlunya mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan dalam setiap aspek kehidupan politik. Dengan memperkuat proses demokrasi yang berintegritas, kita dapat mengurangi risiko praktik nepotisme yang merugikan dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.