Kemendagri Ungkap Rencana Kerahkan 1.054 Praja IPDN ke Aceh di Januari

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Des 2025, 12:20
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Mendagri Tito Karnavian saat jumpa pers penanganan bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin, 29 Desember 2025. Mendagri Tito Karnavian saat jumpa pers penanganan bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin, 29 Desember 2025. (Youtube Sekretariat Presiden)

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengerahkan ribuan praja IPDN dan menerbitkan surat edaran APBD Perubahan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan pascabencana di Sumatera. Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

"Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Saya ulangi, 15 November itu sudah buat 9 tim,” kata Tito terkait dukungan Dukcapil.

Ia menyebut sebagian besar layanan administrasi kependudukan telah pulih.

Baca Juga: BNPB Mulai Salurkan Dana Tunggu Hunian 600 Ribu Per Bulan untuk 16.264 KK Terdampak Bencana Sumatera

"Itu hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu aitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa.” ungkapnya.

Hingga kini, pemerintah telah menerbitkan puluhan ribu dokumen.

"Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar.” jelasnya.

Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca  Bencana Sumatera Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta <b>(NTVnews)</b> Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca Bencana Sumatera Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (NTVnews)

Kemendagri juga mengerahkan praja IPDN ke wilayah paling terdampak.

"Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personil dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara.” ucapnya.

Tito menjelaskan alasan pengerahan praja IPDN tersebut.

Baca Juga: BNPB: Posko Halim Distribusikan 1.526 ton Bantuan, 97 Persen untuk Bencana Sumatera

"Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan anggaran.

"Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan Kepala Daerah tersebut, 52 plus 3 provinsi, dan juga ketua DPR, pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD Perubahan menyesuaikan dengan kondisi terbaru.” jelasnya.

x|close