Dasco, Zulhas dan Cak Imin Bahas Agenda Politik ke Depan di Kediaman Bahlil

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas sejumlah agenda politik ke depan.

Politikus Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid Hasan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu 28 Desember 2025.

“(Pertemuan) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief Rosyid kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

Meski demikian, Arief belum membeberkan secara rinci agenda politik yang dibahas dalam pertemuan para pimpinan partai politik tersebut.

Berdasarkan foto yang dibagikan Arief, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas tampak duduk di sebelah Bahlil Lahadalia dan berhadapan langsung dengan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara itu, Muhaimin Iskandar terlihat duduk di samping Dasco dan berada tepat di depan Bahlil.

Saat ini, Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Koalisi tersebut turut diikuti oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), serta satu partai lokal, yakni Partai Aceh.

Baca Juga: Agenda Politik di Balik Isu Hukum Ijazah Jokowi

Salah satu agenda politik yang belakangan menjadi perhatian publik adalah wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur hingga bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang telah diterapkan sejak 2005 hingga 2024. Efisiensi tersebut, kata dia, dapat dilihat dari tahapan penjaringan calon, mekanisme penganggaran, hingga besarnya ongkos politik.

Ia menambahkan bahwa pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat dan pada 2024 tercatat melebihi Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.

(Sumber: Antara)