Hari Pertama Menjabat, Zohran Mamdani Hapus Sejumlah Kebijakan Pro Israel

Ntvnews.id, Istanbul - Wali Kota New York Zohran Mamdani pada hari pertama masa jabatannya langsung menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dibuat pendahulunya, Eric Adams, termasuk aturan yang selama ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Mamdani pada Kamis, 1 Januari 2026, seluruh kebijakan yang dikeluarkan pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu, kebijakan eksekutif yang diterbitkan sebelum periode tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau dicabut secara khusus.

Kebijakan baru itu secara otomatis membatalkan beberapa aturan yang sebelumnya diteken Eric Adams, termasuk perintah yang dikeluarkan pada Desember 2025 yang melarang badan pemerintah Kota New York melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel.

Baca Juga: Kata-kata Pertama Zohran Mamdani Usai Dilantik Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

Selain itu, Mamdani juga mencabut kebijakan yang ditandatangani pada Juni 2025 yang mengadopsi definisi antisemitisme secara luas, termasuk memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai bagian dari antisemitisme.

Meski demikian, Mamdani tidak mencabut kebijakan pembentukan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya dan memastikan lembaga tersebut tetap beroperasi.

Dalam perintah eksekutif itu juga ditegaskan bahwa pencabutan kebijakan tidak berdampak pada perintah eksekutif darurat yang hingga kini masih berlaku.

Baca Juga: Zohran Mamdani Resmi Dilantik, Wali Kota Muslim Pertama New York City

Mengutip laporan The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union Donna Lieberman menilai kebijakan yang dicabut tersebut merupakan langkah-langkah yang diambil menjelang akhir masa jabatan wali kota sebelumnya dan dinilai bertujuan membatasi pandangan yang berbeda.

Menurut Lieberman, tidak mengherankan apabila pemerintahan baru dengan cepat membatalkan kebijakan yang dianggap pro-Israel tersebut.

“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Hal ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” ujar Lieberman.

(Sumber: Antara)